Selasa (14/1/2020), Institute of International Studies, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan konferensi pers sebagai respon atas isu eskalasi konflik diantara Amerika Serikat dan Iran. Terbunuhnya Mayor Jenderal Qasem Soleimani oleh serangan pesawat nirawak Amerika Serikat menjadi pemicu eskalasi tensi diantara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang antara kedua negara, yang dapat memicu Perang Dunia III.  Untuk menganalisa kemungkinan terjadinya Perang, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Dalam kesempatan ini, IIS UGM menghadirkan Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, Kepala Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan Yunizar Adiputera, MA., Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

Amerika Serikat memiliki sejarah keterlibatan yang panjang di kawasan Timur Tengah karena eksistensi Israel sebagai sekutu dekatnya. Bukanlah rahasia umum bahwa Amerika adalah musuh dari sebagian besar negara Timur Tengah. Di sisi lain, Iran merupakan salah satu seteru AS yang secara agresif terus mengembangkan kekuatannya, sehingga AS akan berusaha untuk melemahkan dan menghambat perkembangan Iran. Pembunuhan Soleimani dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk dari upaya tersebut, dengan justifikasi bahwa Soleimani memiliki niatan untuk menyerang beberapa target strategis di Amerika.

Namun pada kenyataannya, justifikasi yang disebutkan oleh pihak Gedung Putih tersebut masih belum bisa dibuktikan keabsahannya. Sebaliknya, muncul pandangan yang menyatakan bahwa Donald Trump melakukan serangan tersebut adalah sebuah pengalihan isu untuk mengurangi beban dalam negeri AS yang sedang marak dengan isu pemakzulan Trump, sekaligus sebagai upaya mendongkrak popularitas Trump pada pemilu yang akan datang. Siasat ini pernah diterapkan oleh mantan Presiden AS, George H. Bush Sr. yang mengintervensi dalam invasi Irak ke Kuwait. Namun siasat ini dapat berbalik merugikan Trump apabila lawan politik Trump menggunakan isu ekonomi sebagai pertimbangan dalam inisiasi perang, dimana kondisi perekonomian AS sebenarnya tidak cukup kuat untuk mendukung ekonomi perang apabila AS berperan dengan Iran.

Apakah Serangan Amerika Serikat yang menewaskan Mayjen Qasem Soleimani dapat dibenarkan menurut Hukum Internasional?

“Sulit dibenarkan secara hukum internasional, logika yang dibangun selama ini hanya bahwa iya (Jenderal Qasem Soleimani) adalah orang jahat atau teroris, sementara dalam hukum internasional serangan hanya bisa dilakukan atas dasar pembelaan diri (self-defense) atau jika ada ancaman yang mendesak (imminent)”

-Yunizar Adiputera, M.A, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.-

Selain problematika urusan domestik AS, terdapat problematika keabsahan serangan yang dilakukan terhadap Soleimani apabila ditinjau dengan hukum humaniter internasional. Sebuah serangan hanya  dapat dibenarkan sebagai tindakan bela diri (self-defence) atau respon atas sebuah ancaman yang mendesak (imminent threat). Trump mengatakan bahwa serangan ini adalah bentuk self-defence AS terhadap rencana dan aksi terorisme yang dimotori oleh Soleimani. Sulit untuk menjustifikasi keabsahan serangan atas Soleimani karena hingga saat ini belum ada bukti berarti akan ancaman yang dibawa oleh Qasem Soleimani. Selain itu, terlepas dari problematika legal atau tidaknya serangan tersebut, serangan yang menewaskan Soleimani juga merupakan sebuah serangan yang tidak bijak dan tidak masuk akal, karena dapat menciptakan krisis dan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

 

Apakah konflik diantara kedua negara akan mengalami eskalasi sehingga dapat memicu Perang Dunia III?

“Amerika Serikat dan Iran sama-sama memiliki kekuatan nuklir, dan apabila keduanya berperang, hanya akan menciptakan kerusakan skala besar dan prospek terjadinya MAD (mutually assured destruction)”

-Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada –

Untuk saat ini, kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dinilai kedua narasumber sebagai sebuah kemungkinan yang tidak realistis karena beberapa faktor. Pertama, situasi politik yang sangatlah berbeda dengan situasi sebelum Perang Dunia I dan II, dimana mayoritas negara menghindari perang terbuka dan memilih diplomasi. Kedua, faktor domestik dari kedua negara yang berkonflik. Disatu sisi AS dipengaruhi oleh dukungan publik yang lemah atas perang dan juga ekonomi yang tidak siap untuk perang skala besar, dan disisi lain Iran juga memiliki kekuatan militer yang jauh lebih inferior dibandingkan AS sehingga pilihan untuk melakukan perang terbuka dapat mengarah kepada blunder strategis. Ketiga, prospek mutually assured destruction yang akan terjadi karena baik AS dan Iran sama sama memiliki senjata nuklir, yang apabila digunakan hanya akan menimbulkan kerusakan skala besar dan merugikan kedua negara.

 

Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia?

Pada akhir sesi rilis, kedua narasumber mengingatkan akan signifikansi diplomasi di era modern. DIHI dan IIS UGM akan selalu mengutamakan jalur diplomasi dan tidak akan mempromosikan peperangan sebagai solusi. Meskipun banyak pihak menilai pamor diplomasi menjadi kurang populer setelah beberapa fenomena seperti Brexit dan Trump yang lebih memilih menggunakan power Amerika Serikat dibanding jalur diplomasi, namun pada kenyataannya justru diplomasi menjadi lebih penting dibanding era sebelumnya. Pada kasus ini, Pemerintah Indonesia dapat menggunakan jalur diplomasi untuk mencegah konflik diantara Amerika Serikat dan Iran bereskalasi lebih jauh.

---

Penulis : Raditya Bomantara

Penyunting : Denise Michelle

Kerap kali, kepentingan lingkungan dibenturkan dengan kepentingan ekonomi, seolah harus memilih satu dan mengorbankan yang lainnya. Namun, salah satu proyek eco-city di Cina, yakni Tianjin Eco-City, berkata lain. Arinda Putri, alumni Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (HI UGM) membagikan hasil risetnya mengenai hal ini dalam Beyond the Great Wall ke-6, kegiatan dwibulanan yang diselenggarakan oleh Institute of International Studies, Jum’at (6/12) lalu. Selain Arinda, M. Irsyad Abrar, mahasiswa HI UGM, dan Nur Rachmat Yuliantoro, Kepala Departemen HI UGM sekaligus convener dari kegiatan Beyond the Great Wall, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini.

Dalam paparan Irsyad Abrar terkait tantangan dan respon Cina atas keamanan energinya, disampaikan bahwa hingga kini batu bara masih merupakan energi yang dipakai secara dominan oleh Cina, terlepas dari faktor lingkungan yang ditimbulkannya.

“…secara volume (penggunaan batu bara) melonjak sangat drastis. Ini bersamaan dengan naiknya Cina sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-2 di dunia” ujar Abrar.

Tekanan domestik dari warga Cina, khususnya di Pesisir Timur, serta tekanan masyarakat global membuat Cina mencoba menggunakan energi yang dipersepsikan lebih “bersih” dari batu bara, contohnya minyak bumi, gas alam, dan energi baru terbarukan lainnya. Meski demikian, sumber daya ini belum dapat menggantikan penggunaan batu bara di Cina yang sangat masif. Hal ini dikarenakan peningkatan pasokan sumber daya alternatif tersebut belum dapat menandingi kecepatan peningkatan konsumsi energi di Cina. 

“Di berita, dikabarkan bahwa ada banyak tambang batu bara yang ditutup. Tapi sebenarnya ada juga tambang-tambang batu bara baru di daerah Timur Laut Cina Manchuria yang diperbolehkan baru-baru ini” tambah Abrar. 

Meski nada yang cenderung pesimistik tampak dari paparan tersebut, proyek Tianjin Eco-City membawa angin segar dalam diskursus ekologi Cina. Merespon lonjakan konsumsi batu bara di Cina yang menyentuh angka 87,5 persen, berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi efek lingkungan dari konsumsi tersebut maupun dari berbagai aktivitas produksi polusi lainnya.

“Ada beberapa proyek eco-city yang telah digagas pemerintah Cina, bahkan sejak tahun 2003. Tetapi kebanyakan gagal, satu-satunya yang berhasil ialah proyek Tianjin Eco-City yang bekerjasama dengan pemerintah Singapura” 

 

 

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara diadakannya pertukaran sumber daya, dari pihak Singapura dan Cina; transfer teknologi sumber daya air dengan melakukan penegakkan kedaulatan bidang air, dalam artian mengurangi ketergantungan pada air minum kemasan impor; pengadaan fasilitas reklamasi air; dan melakukan pemulihan Danau Jing yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan polusi selama empat dekade.

 

“Melalui kerja sama ini, Tianjin bahkan menjadi kota pertama yang keran airnya bisa diminum, padahal sebelumnya perairan di Tianjin, contohnya Danau Jing, sangat tercemar” jelas Arinda.

 

Dampak dari kerja sama ini sangat besar, dari aspek ekonomi, Produk Domestik Bruto meningkat pada tahun 2007 hingga 2011. Terlebih lagi, pada tahun 2010-2014, Tianjin kedatangan lebih dari 10.000 wisatawan serta 1000 perusahaan dengan intensi investasi.

Bagi masyarakat setempat, dampak positif muncul dari perilaku rendah karbon ditunjukkan oleh penduduk Tianjin Eco-City, bahkan ketika dilakukan penelitian, 67,3 persen responden menyatakan bersedia membayar premi bulanan untuk mendukung listrik ramah lingkungan. Pendidikan terkait lingkungan hidup pula digalang sejak sekolah dasar. Alhasil, warga akar rumput jadi lebih memahami konsep green dan eco-city.

Meski dengan diadakannya kerja sama ini wewenang perusahaan menjadi lebih luas dibandingkan wewenang pemerintah dan masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku serta beberapa permasalahan aspek politis lainnya, kerja sama ini membuktikan adanya rekonsiliasi pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian masalah ekologi yang selama ini menjadi perdebatan panjang.

Mengakhiri kegiatan BTGW ke-6 Nur Rachmat Yuliantoro selaku convener dari kegiatan Beyond the Great Wall berbagi kisah terkait kedatangannya ke Cina November lalu melalui foto-foto tangkapannya. Pada akhir kegiatan Nur Rachmat Yuliantoro menutup rangkaian kegiatan BTGW, sebagai forum diskusi terkait perkembangan politik, sosial, ekonomi, serta isu-isu lain yang terjadi di Cina pada tahun 2019. Nantikan kegiatan Beyond the Great Wall dengan format baru di tahun depan!

---

Penulis : Sonya Teresa Debora

Editor : Thifani Tiara Ranti

Kamis (29/11) lalu, Insitute of International Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan diskusi Humanitarian Talk sebagai rangkaian dari seri Campaign to Stop Killer Robots dengan tema “Coffee Talk on Killer Robots”. Kegiatan yang bertempat di Digital Library Café, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada ini  mencoba mengusung konsep bincang santaiyang berfokus untuk memberikan penjelasan kepada sivitas akademika UGM dan masyarakat umum tentang definisi dari killer robots, dengan membahas kemajuan teknologi informasi, persenjataan, serta artificial intelligence (AI) yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan killer robots itu sendiri. IIS UGM menyelenggarakan serangkaian kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi atas kampanye global Campaign to Stop Killer Robots untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi kemanusiaan yang disebabkan oleh Lethal Autonomous Weapon System (LAWS). Melalui kampanye ini, diharapkan muncul solidaritas bersama untuk mendorong pemerintah di level nasional agar tidak menggunakan senjata-senjata otonom yang dapat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil. Sesi Coffee Talk sendiri merupakan sebuah forum diskusi internal

Pada kesempatan ini, IIS UGM mengundang Dr. Muhammad Rifqi Muna, MDefstud, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Dr. Sugeng Riyanto, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dua pembicara yang memiliki ketertarikan khusus terhadap perkembangan killer robots. Sesi diskusi ini dimoderatori oleh Yunizar Adiputera, M.A selaku penanggung jawab sekaligus ketua tim Campaign to Stop Killer Robots IIS UGM.

Sesi dibuka dengan pengantar oleh Yunizar yang memaparkan pengantar diskusi dengan menjelaskan secara singkat tentang definisi dari LAWS. Senjata otonom merupakan suatu perangkat yang berbeda dengan drone, di mana, selain memiliki tingkat pengendalian, pemilihan sasaran dan akurasi serangan yang berbeda secara fundamental, drone juga belum tentu digunakan sebagai sarana militer. Senjata otonom, di sisi lain, merupakan sistem senjata mandiri yang didesain secara khusus untuk keperluan militer. Senjata otonom diproyeksikan untuk dapat melahirkan revolusi peperangan, meminimalisir korban dari pihak milite, serta dapat menyerang sasaran tanpa tenaga manusia sehingga dapat disebut sebagai revolusi senjata ketiga setelah penemuan bubuk mesiu dan bom atom. Namun, senjata ini mendapatkan banyak penolakan dari dunia internasional karena rawan akan kesalahan sistem operasi, minimnya kapabilitas untuk memilih target, serta tingkat kerusakan yang dapat ditimbulkan.

Sugeng membuka pemaparannya dengan menekankan bahwa sistem senjata otonom merupakan sebuah keniscayaan, di mana peperangan selalu mendorong perkembangan dan evolusi persenjataan sebagai alat pertahanan. Sistem senjata otonom merupakan evolusi peperangan modern, di mana dengan menggunakan senjata berbasis AI yang minim intervensi manusia, militer berusaha untuk menghilangkan batasan fisik dan psikis manusia yang rawan faktor human error sehingga melahirkan  peperangan yang lebih efisien. Namun, Sugeng juga memaparkan bahwa seiring dengan terobosan dan kemajuan yang dibawanya, sistem senjata otonom membawa beberapa aspek negatif, seperti sulitnya menentukan subjek hukum ketika ada korban di kalangan sipil, hilangnya sifat kesatriaan sebagai salah satu elemen humaniter, serta lenyapnya norma karena penghilangan nyawa oleh senjata yang tidak dikontrol langsung oleh manusia. Oleh karena itu, Sugeng menyimpulkan bahwa kelebihan yang dimiliki sistem senjata otonom membuat penggunaan senjata ini oleh militer sulit untuk dihindari sehingga diperlukan sebuah aturan yang legally binding dan dapat mengatur penggunaan senjata tersebut.

Senada dengan Sugeng, Rifqi menyatakan bahwa teknologi militer memang mendorong perkembangan teknologi sipil, di mana perkembangan teknologi pada 15 hingga 20 tahun terakhir jauh melampaui apa yang dicapai dalam lingkup 300 tahun sebelumnya.  Perkembangan teknologi yang pesat ini tentunya merupakan sebuah kemajuan yang positif, namun juga memiliki dampak-dampak negatif yang menyertainya. Dampak negatif ini dapat dilihat dari beberapa kasus, contohnya Stanislav Petrov–yang berhasil mencegah Perang Nuklir pada tahun 26 September 1983 karena malfungsi sistem peringatan nuklir Uni Soviet), pada kasus ini, penilaian manusialah yang dapat menentukan dan mencegah korban di kalangan sipil, sementara AI tidak memiliki aspek tersebut. Penggunaan AI pada sistem senjata otonom memaksa manusia terjebak dalam skema out of the loop, di mana manusia tidak dapat campur tangan dalam pengambilan keputusan oleh AI. Hal ini menjadi problematik karena seharusnya skema yang digunakan adalah human in the loop (manusia sebagai pengambil keputusan) atau human on the loop (manusia bisa melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan yang otonom). Hal ini membuat martabat manusia dipertaruhkan ketika proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nyawa manusia diputuskan oleh AI.

Sementara, perihal peran pemerintah Indonesia di tengah dilema killer robots, Rifqi menekankan bahwa Kementerian Luar Negeri harus berperan dalam mendorong edukasi untuk menghentikan penggunaan dan pelarangan sistem senjata otonom. Diperlukan strategi dan gerakan yang menyeluruh untuk dapat mempengaruhi penilaian dunia internasional akan senjata-senjata cerdas, dan Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk mendorong pembahasan mengenai isu killer robots.  Menambahkan, Yunizar menyatakan bahwa, pada kenyataannya, Kementerian Luar Negeri justru lambat dalam menetapkan posisi. Bahkan, Indonesia minim terlibat dalam traktat-traktat penggunaan senjata, meskipun Indonesia memiliki suara yang dapat berpengaruh dalam negosiasi traktat-traktat pelarangan senjata tersebut. Hal inilah yang harus disadari oleh pemerintah Indonesia dalam berdiplomasi dan menyuarakan pelarangan terhadap killer robots, dan mungkin akan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia kedepannya.

 

---

Penulis : Raditya Bomantara

Penyunting : Thifani Tiara Ranti

Institute of International Studies — kembali menyelenggarakan kegiatan Ambassadorial Lecture pada Jumat (9/11) lalu. Edisi kuliah duta besar kali ini menghadirkan H. E. Lyudmila Georgievna Vorobieva, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada dengan mengangkat tema “Russia in the Contemporary Global Politics, Its Power, Its Role and Its Leadership”.

Dalam paparannya, H.E. Lyudmila menyatakan bahwa Indonesia dan Rusia, secara historis, telah memiliki hubungan baik. Relasi ini telah dibangun sejak abad ke-17, ketika Rusia pertama kali membuka konsulat di Batavia pada tahun 1693. Hubungan ini kian menguat di bawah pemerintahan Soekarno dengan diadakannya kerjasama di berbagai lini.

“Soekarno refers to Russians as brothers, and used the terms ‘Jauh di Mata Dekat di Hati’ ” ujar H.E. Lyudmila menegaskan.

Hingga kini, bukti kerjasama bilateral tersebut masih dapat ditemui, baik di Indonesia maupun Rusia. Salah satunya adalah Blue Mosque atau Masjid Biru di Moskow yang sampai sekarang masih menjadi ikon kultur Islam di Rusia. Blue Mosque direstorasi berdasarkan permintaan Presiden Soekarno kepada Presdien Nikita Khrushchev dalam salah satu kunjungannya ke Rusia.

“Indonesia and Russia built a steady partnership in several sectors like Gelora Bung Karno, Rumah Sakit Persahabatan, and many more. This became the crystallization of the sweet relations between Soekarno’s Regime and the Pre Russian Federation government (USSR)” tambah H.E. Lyudmila.

Demikian pula secara kultural, jejak relasi Indonesia-Rusia dapat ditemukan pada lagu-lagu Indonesia yang dikenal erat, bahkan ditranslasikan ke Bahasa Rusia, seperti  lagu ‘Rayuan Pulau Kelapa’ dan salah satu lagu berbahasa Sunda.

Meski sempat merenggang pasca berakhirnya pemerintahan Soekarno, relasi mampu dikembalikan dan dipelihara dengan baik hingga kini.

“For Russia, Indonesia is one of the most important ally in South-East Asia and Pacific Region, both in politic and economic sector. Hopefully, Indonesia and Russia will keep maintain friendly relationship and become an important partner in the future” ungkap Lyudmila.

Kerjasama kedua negara ini diharapkan tidak terhenti, terlebih menguat dalam berbagai sektor.  H.E. Lyudmila turut berpesan bahwa Indonesia dan Rusia, sebagai kekuatan global yang sedang bangkit, harus beradaptasi untuk menjawab tantangan global dan menjadi kekuatan dengan caranya sendiri. Bagi Rusia, soft power dan dialog antarnegara adalah  fokus utama, dan kerja sama dengan Indonesia diharapkan akan tetap berlanjut melalui cara-cara ini pula.

Penulis: Sonya Teresa Debora
Penyunting: Thifani Tiara Ranti

Meski membawa dampak positif dengan terbangunnya konektivitas yang lebih, pelaku usaha pariwisata pula dituntut melakukan berbagai perubahan akibat adanya globalisasi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki fokus terhadap sektor pariwisata ialah Kabupaten Gunung Kidul. Menjadi tantangan tersendiri bagi para stakeholders di Kabupaten Gunung Kidul untuk melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan dalam menyongsong globalisasi dan segala dampak yang ada bersamanya. Guna mendiskusikan hal tersebut secara lebih mendalam, pada Selasa (15/10), Institute of International Studies bekerjasama dengan Kelas Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan forum Globalization Talk yang ke-2 “Manajemen Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul: Peluang dan Tantangan dalam Era Globalisasi”.

Kegiatan dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kelompok Sadar Wisata dari berbagai desa wisata di Gunungkidul, pengurus dinas pariwisata maupun dinas-dinas terkait di Kabupaten Gunung Kidul, serta stakeholder sektor pariwisata Kabupaten Gunung Kidul lainnya. Forum diharapkan dapat memberi dampak positif dengan memicu adanya pengembangan pariwisata yang lebih inovatif. 

Sebagai konsekuensi globalisasi, dengan mudah ditemukan beberapa keuntungan yang mampu mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Gunung Kidul. Menurut Yuni Hartini, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Gunung Kidul, kemudahaan untuk mengakses informasi serta promosi via media massa menghasilkan masyarakat setempat yang semakin terbuka terhadap potensi dan pengembangan pariwisata lokal. Sepakat dengan hal tersebut, Budi Subaryadi dari Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Nglanggeran menyatakan bahwa globalisasi memberikan alternatif bagi metode pemasaran, yakni tak hanya melalui media cetak, tetapi juga media sosial.

Namun, bersamaan dengan itu, para stakeholder menyatakan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pula. Salah satu tantangan yang menjadi PR besar para pengelola sektor pariwisata ialah tantangan infrastruktur. Yuni menyatakan bahwa dampak globalisasi yang masif belum didampingi dengan adanya sarana prasarana yang maksimal yang dapat mendukung kegiatan pariwisata, terutama akses lalu lintas yang seringkali diterpa kemacetan dan belum menemukan solusi.

Tak hanya itu, sumber daya manusia juga menjadi tantangan atas globalisasi yang harus dihadapi, pasalnya sumber daya manusia yang bertugas mengelola media informasi sebagai sarana pemasaran masih kurang memadai. Serupa dengan hal tersebut,  Budi Subaryadi menyatakan bahwa keterbatasan ketersediaan pengelola masih menjadi masalah.

“Terkadang banyak masyarakat yang masih malas ikut, sehingga tidak ada regenerasi masyarakat yang bertanggungjawab mengelola pariwisata yang ada” tambah Budi

Menjembatani diskusi tersebut, Dr. Riza Noer Arfani, Direktur dari Institute of International Studies, memaparkan pandangannya atas fenomena ini dengan perspektif akademisi. Arfani menyatakan bahwa dalam menghadapi globalisasi, diperlukan adanya kompromi antara globalisasi itu sendiri dengan aspek lokal pariwisata. Dr. Riza menyebutnya sebagai “Glokal”, di mana pariwisata dapat dikembangkan secara global dengan tetap menganut nilai lokal secara sinergis. Dengan menganut konsep ini, diharapkan akan ada pembangunan sosial yang lebih merata dan terbangun integrasi dalam pengembangan pariwisata. Tak hanya itu, Arfani pula menambahkan pentingnya kerjasama antarpihak dalam menghadapi globalisasi.

“Selain itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah adanya kerja sama di antara berbagai pihak, seperti pihak lokal dengan leading firm di luar agar pariwisata mengglobal” tambah Dr. Riza.

Sesi paparan tersebut diikuti dengan diskusi antar para pemangku kepentingan pariwisata di Gunungkidul dan ditutup dengan kunjungan Kelompok Sadar Wisata Gunungkidul.

Penulis: Sonya Teresa
Penyunting: Thifani Tiara Ranti