Tiada hari tanpa aksi damai. Rasa-rasanya, di Indonesia ini, selalu saja ada yang sedang protes dan melawan. Sebagian besar darinya dilakukan melalui unjuk rasa alias demonstrasi — diiringi orasi, poster, happening art, dan lain-lain. Tapi, ada juga yang berbentuk petisi, lagu, karikatur, membisu, mogok makan, mogok kerja, mogok sekolah, boikot, embargo, dan sebagainya. Database DamaiPangkalDamai yang dibuat oleh tim peneliti Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (HI UGM) mencatat lebih dari 13.000 aksi nirkekerasan antara 1999 hingga 2017. Artinya, di era Reformasi ini, paling tidak ada 2 aksi damai per hari di Indonesia. Beberapa yang paling terkenal adalah Kamisan, yang sudah berlangsung lebih dari 600 minggu, Kartini Kendeng yang mengecor kaki dengan semen di depan istana negara, serta rangkaian demonstrasi #ReformasiDikorupsi.  Ketiga aksi terakhir ini mungkin membuat kita berpikir: untuk apa memilih cara-cara nirkekerasan jika lawan yang kita hadapi bebal, tidak punya nurani, atau bahkan tidak segan-segan menggunakan kekerasan? Apakah perlawanan secara nirkekerasan dapat membawa kita pada tujuan yang ingin dicapai?

Apa itu Aksi Nirkekerasan?
Sebelum menjawab pertanyaan di atas, penting bagi kita menentukan apa yang kita maksud dengan aksi nirkekerasan. Secara teknis, aksi nirkekerasan dapat dimaknai sebagai istilah payung bagi aneka metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, setidaknya terhadap orang lain (lihat Weber dan Burrowes 1991). Jadi, yang dilakukan oleh biksu yang membakar diri sebagai protes terhadap perang Vietnam, oleh tahanan politik Irlandia Utara yang berminggu-minggu mogok makan memprotes kesewenangan pemerintah, oleh Kartini Kendeng yang mengecor kaki dengan semen karena menolak tanahnya dijadikan pabrik semen, dan sebagainya, masuk dalam definisi aksi nirkekerasan. Ini karena aneka “kekerasan” di atas mereka tujukan pada diri mereka sendiri, bukan pada pihak lain yang berkeberatan menanggung sakit dan luka. Sedangkan, musyawarah, berunding, dan diskusi bukan aksi nirkekerasan karena — meski tidak ada unsur kekerasannya — hal-hal ini bukan bentuk perlawanan. Bayangkan negosiasi antara buruh dan perusahaan. Di sini, mereka sedang berusaha mencapai kesepakatan soal gaji, cuti, atau lainnya. Dengan kata lain, mereka sedang “bekerja sama” mencari titik temu. Negosiasi antara mereka bukanlah aksi nirkekerasan, tetapi unjuk rasa atau mogok yang dilakukan sebelum, setelah, atau berbarengan dengan negosiasi merupakan aksi nirkekerasan.

Pada tahun 1973, seorang ilmuwan bernama Gene Sharp mengidentifikasi 198 metode nirkekerasan. Metode-metode
ini ia bagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah protes dan persuasi, di mana pelaku “sekadar” mengekspresikan dukungan atau ketidaksetujuan terhadap hal tertentu. Contohnya termasuk demonstrasi, pawai, orasi, petisi, poster, lagu, happening art, deklarasi, penghargaan lancung, dan sebagainya. Kamisan, sebagaimana aksi ibu-ibu di Argentina pada tahun 1970an yang mencari anak mereka yang dihilangkan paksa oleh negara, masuk dalam kelompok ini, tepatnya dalam metode nomor 16, yaitu picketing.

Yang kedua adalah nonkooperasi. Di sini, pelaku aksi tidak hanya menyatakan menolak sesuatu, tetapi juga menarik partisipasinya dari praktik yang tidak ia setujui. Aneka mogok, embargo, dan boikot masuk dalam kategori ini. Dalam mogok (metode nomor 97), buruh tidak hanya berdemonstrasi menagih janji perusahaan, tetapi juga berhenti memberikan tenaganya pada proses produksi yang menurutnya eksploitatif. Dalam boikot (metode nomor 77), konsumen tidak hanya menyerukan kemerdekaan Palestina, tetapi juga berhenti memberikan uang kepada produk-produk yang menyokong perekonomian Zionis Israel. Greta Thunberg dan jutaan siswa sekolah di seluruh dunia tidak hanya menuntut pengurangan emisi karbon, tetapi juga menarik diri dari kegiatan pembelajaran di sekolah (metode nomor 62) yang menurut mereka tidak pro-sains dan tidak mengajarkan kedaruratan persoalan
iklim global.

Yang terakhir adalah intervensi nirkekerasan. Di sini, pelaku tidak hanya menunjukkan posisinya dan menarik partisipasinya dari praktik tertentu, tetapi juga secara aktif berusaha menghentikan praktik yang ditentangnya itu. Contohnya adalah Mama Aleta Baun dan ibu-ibu di Mollo yang duduk menenun di atas bukit sehingga perusahaan tidak dapat menambang marmer dari bukit itu (metode nomor 173, pendudukan nirkekerasan) atau komunitas Sunda Wiwitan yang berbaring di ruas jalan guna menghalangi proses eksekusi pengambilalihan tanah di wilayah adat mereka (metode nomor 172, blokade nirkekerasan). Para Kartini Kendeng pun masuk ke dalam kategori ini, yaitu metode nomor 158, exposure to the elements. Serupa dengan logika biksu yang membakar diri di tengah Perang Vietnam, ibu-ibu petani Kendeng menempatkan diri dalam “situasi bahaya” guna mendorong pemerintah menghentikan kebijakan mereka.

Bagaimana Aksi Nirkekerasan Bekerja?
Pada tahun 1962, seorang ilmuwan bernama George Lakey mengidentifikasi tiga cara kerja aksi nirkekerasan. Yang pertama adalah konversi, di mana pelaku aksi berhasil mengetuk nurani lawan sehingga lawan tersebut berbalik mendukung tujuan pelaku aksi. Di tengah gerakan People Power 1986 yang menuntut mundurnya Presiden Marcos, tentara Filipina urung maju menghalau demonstran begitu melihat seorang biarawati berlutut dan berdoa di garis paling depan. Para tentara pun tersentuh oleh aksi biarawati tersebut — jika seorang rohaniwan rela mati terlindas tank alih-alih membiarkan para demonstran terluka, pasti tujuan yang diusung gerakan tersebut mulia dan karenanya perlu didukung.

Yang kedua adalah koersi, di mana pelaku aksi tidak memberikan pilihan lain kepada lawan selain berhenti. Contohnya adalah Chico Mendes dan para aktivis Brazil yang merantai diri mereka di pohon-pohon guna mencegah orang-orang yang hendak melakukan penebangan di Hutan Amazon. Di sini, para penebang tidak tersentuh hatinya untuk mendukung ide-ide pelestarian hutan. Akan tetapi, ia terpaksa berhenti menebang karena tidak ingin didakwa membunuh orang.

Yang ketiga adalah persuasi. Jika dibayangkan dalam sebuah spektrum, persuasi ada di antara konversi dan koersi. Di satu sisi, para pelaku aksi belum berhasil membuat pihak-pihak lain sepakat pada tujuan mereka. Akan tetapi, di sisi lain, mereka berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan aktor anarkis yang irasional yang pantas menerima kekerasan. Pada titik tertentu, interaksi antara mahasiswa, pelajar, dan kelompok-kelompok yang bergabung dalam #GejayanMemanggil dengan para polisi dapat digambarkan sebagai persuasi. Bisa jadi, institusi kepolisian maupun individu-individu polisi yang bertugas saat itu belum sepenuhnya sepakat dengan tuntutan masyarakat, termasuk soal perlu disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, polisi teryakinkan bahwa peserta aksi #GejayanMemanggil bukan perusuh melainkan warga negara yang sedang mengekspresikan pendapatnya. Karenanya, alih-alih merespon dengan gas air mata dan water cannon, polisi menjalankan fungsi pengamanan secara nirkekerasan pula — termasuk dengan memodifikasi jalur lalu lintas.

Selain yang di atas, ada cara keempat yang dikenalkan oleh Gene Sharp, yaitu disintegrasi. Di sini, aksi nirkekerasan bekerja perlahan-lahan, di mana pilar-pilar penyokong kekuasaan lawan satu per satu ditarik keluar. Kembali ke contoh dari Filipina, gelombang protes yang ada tidak seketika membuat Marcos jatuh. Perlahan tapi pasti, People Power mendorong individu dan lembaga supayamenarik dukungan mereka terhadap Marcos. Pertama, para staf komisi pemilihan umum menolak memalsukan penghitungan surat suara Marcos. Lalu, gereja Katholik yang dipimpin Kardinal Sin menyatakan mendukung tuntutan rakyat. Tak lama kemudian, pers berhenti mengikutiarahan negara untuk hanya menayangkan berita pro-Marcos, tentara berhenti mengikuti perintah menembak demonstran, dan seterusnya, hingga Marcos terpaksa lari menyelamatkan diri dan keluarganya ke luar negeri.

Mengapa Memilih Metode Nirkekerasan?
Jadi, mengapa kita harus memilih metode nirkekerasan? Relevankah menggunakan metode ini mengingat lawan kita nampaknya bebal, tidak punya nurani, dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan? Jawabannya: justru karena lawan kita demikian, kita harus setia pada nirkekerasan.

Pertama, semakin besar kekuasaan lawan, semakin mudah ia mendelegitimasi tujuan kita. Dengan aksesnya yang besar terhadap alat-alat kekerasan dan media komunikasi, negara yang otoriter dapat dengan mudah mencap kita sebagai warga negara yang subversif, anarkis, irasional, ditunggangi kepentingan politik praktis, potensial rusuh, dan sebagainya. Perusahaan juga mudah saja mengatakan buruhnya malas dan manja, atau mengatakan petani dan masyarakat adat yang tidak mau melepas tanah dan sistem pertanian mereka sebagai kolot, egois, dan tidak propembangunan.

Begitu kita menggunakan kekerasan, mudah bagi lawan mendelegitimasi kita. Pada titik ini, semakin sulit bagi kita menarik simpati, dukungan, apalagi partisipasi warga dalam mencapai tujuan kita. Terlebih lagi, mana mungkin kita bisa menang melawan pihak yang alat-alat kekerasannya lebih canggih dan lebih legitimate daripada kita? Kedua, aneka penelitian menunjukkan bahwa aksi nirkekerasan bisa efektif membawa para pelakunya mencapai tujuan mereka. Peter Ackerman dan Jack DuVall (2000) mengklaim abad ke-21 sebagai abad nirkekerasan, di mana banyak sekali diktator berhasil diturunkan tidak melalui kudeta berdarah tetapi aksi nirkekerasan. Studi Maria Stephan dan Erica Chenoweth (2008, 2011) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas aksi nirkekerasan adalah 53%, sedangkan perlawanan dengan kekerasan hanya 26% saja yang berhasil. Juga, penelitian Veronique
Dudouet (2015, 2017) menceritakan beberapa konflik industri dan agraria serta aksi separatisme justru berhasil ketika berubah strategi, dari kekerasan ke nirkekerasan. Merayakan trend ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mencanangkan 2001 hingga 2010 sebagai dekade budaya perdamaian dan nirkekerasan.

Jadi, alih-alih bertanya apakah aksi nirkekerasan itu efektif, mari bertanya bagaimana menjadikan aksi nirkekerasan efektif. Merujuk pada consent theory of power yang dikenalkan oleh Gene Sharp (1973), aksi nirkekerasan adalah perlawanan yang menyasar sumber-sumber kekuasaan lawan, termasuk di dalamnya sumber daya finansial, legitimasi hukum, kepatuhan warga, dan sebagainya. Pada titik ini, ada empat hal yang perlu diingat.

Pertama, sudahkah kita memilih metode atau kombinasi metode nirkekerasan yang tepat? Apakah metode pilihan kita punya unsur kejut yang bisa mendorong konversi, koersi, dan persuasi — atau jangan-jangan metodenya sudah terlalu lazim dan dapat dibaca lawan? Apakah kategori metode kita — protes dan persuasi, nonkooperasi, atau intervensi nirkekerasan — mencerminkan militansi yang sepadan dengan tingkat konfliknya? Barangkali, untuk isu sedarurat kebakaran hutan atau pemanasan global, demonstrasi (yang masuk dalam kategori protes dan persuasi) tidak cukup.

Kedua, sudahkah kita menyasar pilar kekuasaan yang genting bagi lawan? Apakah metode kita secara efektif menghalangi lawan mendapatkan aneka sumber daya yang mereka butuhkan? Apakah pilihan metode kita bisa membekukan aliran uang, informasi, kepatuhan, dan hal lain yang diperlukan oleh lawan? Dalam rangka mendorong pengesahan sebuah undang-undang, sudahkah kita memainkan hubungan konstituensi antara masing-masing anggota parlemen dengan rakyat yang memilihnya? Dalam rangka mendorong hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi, apakah para konsumen sudah cukup strategis menahan aliran uang kepada perusahaan-perusahaan yang membayar buruhnya di bawah upah minimum regional?

Ketiga, sudahkah kita mengedepankan agen yang sesuai? Di Argentina, perjuangan mencari orang-orang yang dihilangkan secara paksa baru berhasil ketika yang maju ke garis depan adalah para ibu. Dalam isu darurat iklim, orang baru mulai bergerak ketika yang mogok adalah para pelajar. Dalam isu #MeToo, titik balik baru tercapai ketika para laki-laki menunjukkan penolakan mereka terhadap toxic masculinity.

Keempat, sudahkah kita membayangkan endgame dari “permainan catur” kita dengan lawan? Tentu kita bermain catur untuk menang, atau setidaknya remis — bukan sekadar iseng. Tapi jangan lupa, lawan kita pun bermain untuk menang atau remis — bukan untuk kalah. Kalau kita membayangkan bahwa salah satu ujung dari perlawanan kita adalah adanya penyelesaian yang damai di Papua, maka di samping turun ke jalan dan sebagainya, kita perlu menjadi bagian dalam dialog soal Papua. Jika kita membayangkan bahwa salah satu tujuan aksi kita adalah kembalinya militer ke dalam barak, maka tidak cukup bagi kita meneriakkan slogan itu. Kita juga harus terlibat dalam upaya-upaya mendorong profesionalisme militer.

Jadi, alih-alih memperdebatkan efektivitas dan relevansi aksi nirkekerasan, lebih produktif rasanya memastikan aksi nirkekerasan kita efektif dan relevan.

Referensi:
Ackerman, P., & DuVall, J. (2000). A force more powerful. Basingstoke: Palgrave.
Chenoweth, E. and Stephan, M. (2011). Why civil resistance works. New York: Columbia Univ. Press.
Dudouet. V. (2015). Civil resistance and conflict transformation. London: Routledge.
————. (2017). Powering to Peace: Integrated Civil Resistance and Peacebuilding Strategies. International Center on Nonviolent Conflict. Retrieved from http://www.nonviolent-conflict.org
Sharp, G. (1973). The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent.
Stephan, M., & Chenoweth, E. (2008). Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict. International Security, 33(1), 7-44. doi: 10.1162/isec.2008.33.1.7
Weber, T., & Burrowes, R. (1991). Nonviolence: An Introduction. Melbourne: Peace Dossier 27.

Penulis: Diah Kusumaningrum

Sejak 23 September lalu, ribuan masyarakat sipil di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk memprotes pemerintah. Beragam tuntutan disuarakan, mulai dari penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang yang dinilai mencederai demokrasi hingga desakan untuk menghentikan perlakuan represif dan pelanggaran HAM terhadap rakyat. Gelombang protes terbesar sejak Reformasi 1998 tersebut dilakukan dengan cara-cara damai atau nirkekerasan, meskipun tidak dipungkiri bahwa pada beberapa kasus sempat terjadi kerusuhan antar massa aksi dan aparat keamanan.

Satu hal menarik yang baru-baru ini menuai perdebatan di media sosial dan forum diskusi adalah munculnya skeptisisme terhadap penggunaan cara-cara nirkekerasan dalam gerakan-gerakan rakyat. Sebagian warganet mulai mempertanyakan efektivitas unjuk rasa damai bagi upaya penyampaian aspirasi di hadapan negara yang terus-menerus melanggengkan kekerasan. Mereka yang skeptis merasa bahwa negara tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam perebutan kekuasaan, sehingga rakyat yang melawan dengan nirkekerasan tidak akan digubris oleh pemerintah atau bahkan disakiti dan dipersekusi. Skeptisisme ini patut kita cermati kembali. Jika kita menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih damai di masa depan, maka kita perlu membayangkan cara-cara berkonflik yang dalam jangka panjang dapat memutus rantai kekerasan.

Berbagai gerakan damai—seperti Aksi Kamisan, #ReformasiDikorupsi, #GejayanMemanggil, tolak reklamasi, Petani Kendeng Melawan, dan Aliansi Masyarakat Papua—yang dinilai tidak membuahkan hasil dan malah disambut oleh represi aparat, bukanlah penanda bagi kegagalan aksi nirkekerasan. Alih-alih memadamkan semangat nirkekerasan dalam gerakan rakyat, kita justru perlu memikirkan ulang strategi kita; bahwa barangkali bentuk aksi nirkekerasan yang kita gunakan selama ini belum secara tepat menyasar “lawan” atau struktur kekuasaan opresif yang hendak kita ubah. Tulisan ini akan membahas metode-metode nirkekerasan dalam upaya melawan “pilar-pilar” kekuasaan. Apa saja jenis dan contoh metode nirkekerasan? Bagaimana pemilihan metode nirkekerasan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan gerakan? Metode apa yang berpotensi meningkatkan efektivitas aksi nirkekerasan, namun masih luput dari repertoar gerakan-gerakan masyarakat sipil selama ini?

Aksi Nirkekerasan dan Pilar-pilar yang Mendukung Kekuasaan

Melawan penguasa opresif lewat jalur nirkekerasan adalah sebuah pilihan yang mensyaratkan kita untuk terlebih dahulu memahami cara kerja kekuasaan politik. Kekuasaan tidak secara mutlak dan alamiah dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa. Sebaliknya, penguasa dapat berkuasa karena rakyat yang memungkinkannya. Penguasa bergantung pada kepatuhan, ketundukan, dan kesediaan dari masyarakat yang dikuasainya.

Ketundukan masyarakat ini kemudian menjadi sumber kekuasaan yang menurut Popovic dkk (2007) mewujud dalam enam bentuk: (1) otoritas, yakni perpaduan antara kapasitas untuk memerintah dan keyakinan masyarakat bahwa perintah tersebut dapat dilegitimasi; (2) sumber daya manusia, yakni kumpulan orang dan kelompok yang mematuhi dan bekerja sama dengan penguasa baik secara sukarela maupun karena ditekan; (3) pengetahuan dan keahlian yang dipasok oleh para ahli atau cendekiawan kepada penguasa; (4) sumber daya material, seperti kontrol atau akses terhadap kekayaan, sumber daya alam, finansial, serta sarana komunikasi dan transportasi; (5) faktor-faktor tidak berwujud, terdiri atas serangkaian kebiasaan, sikap, nilai-nilai psikologis, kultural, relijius, maupun ideologis yang dapat memengaruhi masyarakat untuk tunduk dan membantu penguasa; dan (6) sanksi, yaitu penggunaan hukuman untuk memastikan ketundukan masyarakat agar penguasa dapat mempertahankan kekuasaannya. Ketakutan yang muncul dari ancaman ataupun adanya kemungkinan dikenai sanksi seringkali membawa dampak lebih kuat daripada penerapan sanksi itu sendiri. Salah satu inti dari perjuangan nirkekerasan adalah upaya-upaya mengubah pola ketundukan masyarakat agar tidak lagi menyuplai sumber-sumber kekuasaan tersebut.

Sumber-sumber kekuasaan dipertahankan dan dikelola melalui beragam institusi atau kelompok yang mendukung struktur kekuasaan. Institusi-institusi ini dapat disebut sebagai “pilar-pilar dukungan” kekuasaan yang mencakup diantaranya: kepolisian, militer, lembaga birokrasi seperti badan legislatif dan yudikatif, pegawai negeri sipil, sistem pendidikan, lembaga keagamaan, media yang dikuasai pemerintah, pelaku bisnis, dan komponen masyarakat lokal. Dalam logika nirkekerasan, perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara-cara untuk memengaruhi orang-orang yang memberi dukungan maupun menjadi bagian dari pilar-pilar tersebut. Tujuannya adalah supaya orang-orang tersebut bersedia mengikis loyalitasnya terhadap lawan kita, dan menolak menyediakan berbagai hal yang melanggengkan sumber-sumber kekuasaan lawan (seperti keahlian, pengetahuan, sumber daya material, tenaga maupun waktu). Aksi nirkekerasan yang kita lakukan sepatutnya mampu memengaruhi individu/kelompok untuk menarik dukungannya terhadap lawan dan mengalihkan dukungan tersebut bagi gerakan rakyat. Alih-alih memukul mundur atau menepis mereka yang selama ini mendukung rezim penguasa, kita dapat melakukan aksi-aksi nirkekerasan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar mau beralih mendukung gerakan kita. Lantas pertanyaannya adalah: metode nirkekerasan seperti apa saja yang dapat melemahkan sumber-sumber kekuasaan dan pilar dukungan milik pihak yang hendak dilawan?

198 Metode Aksi Nirkekerasan

Demonstrasi atau unjuk rasa yang seringkali kita lihat di berbagai tempat hanyalah satu dari 198 macam metode aksi nirkekerasan. Gene Sharp (1973) menjelaskan tiga jenis kategori metode nirkekerasan. Pertama, protes dan persuasi, yakni metode-metode yang menggunakan aksi-aksi simbolis untuk mempersuasi dan sebatas menunjukkan bahwa para pelaku aksi sedang menolak, melawan, ataupun mendukung sesuatu. Protes dan persuasi dalam nirkekerasan dapat juga menunjukkan ekspresi perasaan personal atau posisi moral seseorang dalam suatu isu sosial politik. Ada tiga tujuan utama protes dan persuasi: (1) memengaruhi lawan dengan cara memicu perhatian dan publisitas terhadap suatu isu, sehingga meyakinkan lawan untuk berubah. Dapat juga dilakukan dengan memperingatkan lawan, bahwa jika ia tidak berubah, maka akan terjadi kondisi atau aksi yang lebih buruk. (2) berkomunikasi dengan publik ataupun bystanders agar dapat menarik perhatian dan dukungan terhadap perubahan yang dikehendaki. Kemudian (3) memengaruhi kelompok yang menjadi korban atau secara langsung terdampak oleh isu tersebut, untuk mendorong mereka melakukan sesuatu seperti terlibat dalam aksi-aksi nirkekerasan. Contoh protes dan persuasi beraneka ragam, misalnya orasi, menandatangani petisi, mempertunjukkan slogan, poster, spanduk dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, mementaskan drama atau musik, dan parade. Dapat juga dilakukan dengan mengekspresikan kekecewaan/tuntutan melalui aksi-aksi simbolik, seperti membawa payung hitam dalam Aksi Kamisan, membawa keranda mayat atau karangan bunga, dan berdiam diri untuk memperingati kematian suatu tokoh.

Kedua, nonkooperasi, yakni metode aksi nirkekerasan yang mana pelaku aksi secara sengaja menarik diri dari atau menolak bekerja sama dengan orang, institusi, rezim, maupun aktivitas yang sedang dilawannya. Pelaku aksi dapat, misalnya, mengabaikan keberadaan lawannya, berhenti membeli suatu produk, berhenti bekerja, menolak mematuhi aturan hukum, menduduki tempat-tempat umum, atau menolak membayar pajak. Inti dari nonkooperasi adalah melakukan aksi-aksi yang dapat memperlamban, menghentikan, menahan, atau menantang relasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Nonkooperasi ditujukan untuk menarik atau melemahkan dukungan terhadap individu/kelompok yang dianggap telah melakukan kesalahan atau ketidakadilan. Contohnya dapat berupa mogok kerja, mogok sekolah, secara sengaja tidak mematuhi aturan atau kebijakan lembaga pemerintahan, memboikot barang atau jasa yang dijual, menolak membayar sewa atau pajak secara terorganisir, hingga menduduki jalanan untuk menghentikan arus lalu lintas, kendaraan berat atau menghalangi pegawai pemerintah bekerja.  Salah satu ilustrasi nonkooperasi adalah aksi para petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen dengan menduduki tapak pabrik dan tidur di jalan untuk mencegah alat berat yang hendak beroperasi.

Ketiga, intervensi nirkekerasan, yakni upaya-upaya untuk mengintervensi status quo dengan cara-cara yang dapat mendisrupsi dan bahkan mengobrak-abrik pola perilaku, kebijakan, relasi, maupun institusi yang dianggap keliru atau tidak adil. Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, intervensi nirkekerasan membawa tantangan bagi lawan yang bersifat langsung dan cepat. Apabila berhasil, efek disruptif dari metode ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Intervensi nirkekerasan berpotensi mendorong perubahan melalui mekanisme psikologis, fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang membuat lawan mengakomodasi tuntutan ataupun mengubah pendiriannya. Contoh intervensi psikologis yang populer yaitu aksi menyemen kaki oleh petani Kendeng dan aksi mogok makan selama berhari-hari yang dilakukan Gandhi. Dengan secara sukarela mengekspose diri sendiri terhadap penderitaan atau ketidaknyamanan, pelaku aksi dapat menimbulkan tekanan psikologis, moral atau emosional terhadap pihak lain yang diharapkan untuk berubah atau melakukan tindakan tertentu. Contoh lain yang termasuk dalam intervensi fisik yaitu menduduki suatu fasilitas dengan cara tinggal atau duduk di sana dalam jangka waktu tertentu untuk mendisrupsi pola aktivitas normal dan menciptakan pola baru, misalnya membuka fasilitas itu bagi kelompok yang sebelumnya tereksklusi.

Semua ragam metode nirkekerasan tersebut dilancarkan dengan tujuan untuk membangun simpati atau dukungan yang lebih luas terhadap pelaku aksi nirkekerasan, sekaligus memberi dorongan atau tekanan kepada lawan agar bersedia melakukan perubahan maupun memenuhi tuntutan gerakan. Ketika lawan memilih merespon nirkekerasan dengan brutalitas atau kekerasan, masyarakat mulai mempertanyakan ketidakadilan dan sikap represif lawan terhadap gerakan yang berkomitmen untuk menyuarakan protes secara damai. Dengan strategi dan repertoar yang tepat sasaran, gerakan nirkekerasan dapat menumbuhkan perasaan gelisah, simpati dan kemarahan masyarakat terhadap lawan yang kemudian akan mendorong aksi nyata (misalnya berupa, pemberian dukungan moral maupun material bagi gerakan, ikut melakukan aksi nirkekerasan dengan protes, mogok kerja, ataupun menciptakan tekanan politik dan ekonomi kepada penguasa).

Menilik Penggunaan Metode Nirkekerasan di Indonesia Belakangan Ini

Tim penelitian Damai Pangkal Damai dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada mengompilasi data aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia sejak Reformasi hingga tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 13,524 data aksi nirkekerasan yang terkumpul, sekitar 88.3% termasuk dalam kategori protes dan persuasi (umumnya berupa unjuk rasa/demonstrasi). Sisanya, hanya 7% aksi menggunakan metode intervensi nirkekerasan dan 4% menggunakan nonkooperasi. Kecenderungan gerakan-gerakan untuk menitikberatkan penggunaan metode protes dan persuasi sebagai repertoar aksi ini tampaknya juga muncul dalam gelombang protes #ReformasiDikorupsi, #GejayanMemanggil, #MahasiswaBergerak di beberapa kota pada September silam.

Sebagian besar metode yang digunakan dalam aksi-aksi di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan kota-kota lainnya masih berfokus pada jenis protes dan persuasi. Bentuk metodenya termasuk: membawa berbagai poster, spanduk, banner, menampilkan simbol-simbol tertentu (seperti tanda sama dengan [=] dalam aksi #GejayanMemanggilJilid2), orasi, menyanyikan yel-yel, menampilkan slogan, membuat gambar dan tulisan di dinding, berjalan kaki dari satu titik lokasi ke lokasi lain, menampilkan aksi teatrikal, menampilkan pertunjukan musikal, menandatangani petisi change.org, dan membuat deklarasi sikap bersama.

Serangkaian metode protes dan persuasi tersebut di satu sisi mampu meningkatkan publisitas dan dukungan dari masyarakat luas, bahkan pada derajat tertentu dirasa telah menarik perhatian pemerintah selaku pihak yang dilawan atau dituntut. Namun, sebagaimana keresahan terhadap gerakan-gerakan lain yang telah berlangsung bertahun-tahun, apakah melakukan metode protes dan persuasi saja sudah cukup untuk melemahkan sumber-sumber kekuasaan dan pilar pendukung kekuasaan lawan? Pada dasarnya, aksi-aksi belakangan ini juga memenuhi kategori nonkooperasi melalui repertoar untuk mengosongkan ruang-ruang kelas dan kantor yang banyak beredar di media sosial. Namun perihal yang perlu dicermati lebih jauh adalah sejauh mana para pelaku aksi menyadari tujuan dari metode nonkooperasinya dan apakah metode nonkooperasi telah dilakukan secara strategis dan terkoordinir (misal dengan mempersuasi elemen masyarakat yang lebih luas, selain mahasiswa dan pelajar, untuk ikut melancarkan nonkooperasi). Selain itu, perlu juga menelusuri metode-metode nirkekerasan lain yang dapat memperbesar tekanan kepada lawan supaya bersedia mengubah sikapnya.

Meskipun beberapa bentuk metode intervensi nirkekerasan—seperti aksi gerakan petani Kendeng yang menyemen kaki dan Aksi Kamisan yang berdiam diri di depan istana negara setiap Kamis sejak 12 tahun silam—terlihat belum mencapai tujuan finalnya, bukan berarti metode tersebut tidak membuahkan hasil apapun. Bukan pula berarti kita tidak perlu menjajaki kemungkinan untuk melakukan metode-metode nirkekerasan lain dalam aksi-aksi di masa mendatang. Bahkan pada kenyataannya, gerakan-gerakan akar rumput selama ini telah meningkatkan perhatian dan dukungan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Berkat aksi nirkekerasan yang dilakukan gerakan-gerakan tersebut, orang-orang yang dulunya hanya bystanders kini mulai ikut gelisah dan marah. Semakin banyak forum diskusi atau dialog di ruang-ruang publik yang berinisiatif mengangkat diskursus tentang isu yang sedang diperjuangkan gerakan-gerakan nirkekerasan.

Struktur kekuasaan opresif yang berusaha kita lawan memang memiliki akses kuat terhadap berbagai sumber kekuasaan, sehingga menyebabkan konflik antara rezim penguasa dan gerakan rakyat menjadi bersifat asimetris. Hal ini mungkin menuntun pada anggapan bahwa jalan kekerasan dirasa seolah lebih cepat dan efektif untuk membawa perubahan. Namun, barangkali kita perlu memikirkan ulang pilihan kita untuk melawan melalui cara-cara kekerasan. Di dalam perebutan kekuasaan yang senantiasa timpang, apakah melawan dengan kekerasan dapat melemahkan pilar-pilar dukungan yang menyokong rezim penguasa, atau justru sebaliknya, memperkuat dukungan terhadap penguasa? Apakah jalan kekerasan memungkinkan kita untuk menarik lebih banyak dukungan publik ke dalam agenda perjuangan, ataukah malah akan menimbulkan antipati sehingga menjauhkan dukungan bagi gerakan-gerakan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini sepatutnya terus kita ingat dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan gerakan, sekaligus menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi aksi nirkekerasan. 

Penulis : Husna Yuni Wulansari