IIS Fortnightly Review #52 | Edisi 1 – 15 Agustus 2023
File dapat diunduh di sini
[RECAP] Beyond The Great Wall #25 : Melihat Cina Setelah Kebijakan Nol-Covid: Internal dan Eksternal
Senin (20/03) lalu, Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan edisi ke 25 dari forum diskusi Beyond The Great Wall (BTGW) dan edisi perdana dari BTGW Roadshow, yang diadakan di kampus – kampus Universitas partner UGM. Dalam edisi perdana BTGW Roadshow kali ini, IIS UGM bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta selaku tuan rumah. Bertempat di Laboratorium Organisasi Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta, edisi kali ini mengangkat tema “Melihat Cina Setelah Kebijakan Nol-Covid: Internal dan Eksternal”, Kegiatan ini juga disiarkan secara hybrid lewat Zoom Meeting IIS UGM.
Sebagai narasumber, IIS UGM dan UPN “Veteran” Yogyakarta mengundang Dr. Nur Rachmat Yuliantoro (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada dan inisiator forum diskusi Beyond The Great Wall) dan Hikmatul Akbar SIP, MSi, PhD (cand), CMe (Dosen Senior Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta). Melaty Anggraini, MA. (Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Yogyakarta) berperan mendampingi kedua pembicara sebagai narasumber.
Sesi dibuka dengan pemaparan materi oleh Bapak Hikmatul Akbar yang membawakan materi berjudul “Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan: Belajar dari Cina”. Dalam materinya, dibahas mengenai daerah-daerah otonom di Cina, dan bagaimana pemerintah Cina memberikan ruang kepada etnis-etnis minoritas di daerah tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan berhasil mengatasi ide etnisitas dan separatisme dengan kesejahteraan dan pembangunan. Setelah memandang aspek internal dari Cina, Bapak Rachmat mengajak para peserta memandang aspek eksternal lewat presentasinya yang berjudul “Cina Memandang Dunia : A Responsible Great Power?”, dan memandang upaya-upaya yang dilakukan CIna sebagai Great Power untuk mengatasi berbagai isu internasional seperti konflik Rusia dengan Ukraina, serta bagaimana Cina harus membendung framing negatif dari negara – negara Barat.
Seusai pemaparan oleh kedua pembicara, sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dibagi kedalam dua sesi. Para mahasiswa UPN “Veteran’ Yogyakarta yang hadir turut mengajukan pertanyaan dengan antusias dan berpartisipasi secara aktif dalam sesi diskusi. Setelah closing statement oleh kedua pembicara dan penutupan oleh moderator, acara ditakhiri dengan sesi foto bersama peserta dan pembicara.
[RECAP] STAIR #01 : The Politics of Metaverse
Jumat (17/03) lalu Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan edisi pertama dari forum diskusi bulanan Sciences, Technology and Art in International Relations atau STAIR. STAIR merupakan program komunitas epistemik baru IIS UGM yang berfokus pada keterkaitan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada studi Hubungan Internasional. Dalam edisi perdananya kali ini, diskusi STAIR akan membahas mengenai aspek politik dalam Multiverse dalam webinar yang bertajuk “Politics in Multiverse”.
Dalam edisi kali ini, IIS UGM menghadirkan Suci Lestari Yuana (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM dan inisiator program STAIR) sebagai host sekaligus moderator diskusi. Sebagai narasumber untuk membahas mengenai politik dalam Multiverse, IIS UGM menghadirkan Antovany Reza Pahlevi (Chief Evangelist Shinta VR) dan Arindha Nityasari (Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM). Sesi dibuka dengan sambutan, pengenalan program STAIR dan pengantar diskusi oleh Suci, sebelum dilanjutkan oleh pemaparan singkat oleh kedua narasumber. Antovany membahas mengenai signifikansi serta prospek dari dunia virtual dan Multiverse, sekaligus membahas sedikit mengenai sejarah dari Shinta VR. Melanjutkan Antovany. Arindha membahas mengenai multiverse dan dunia virtual lewat perspektif HI, dan bagaimana ilmu HI dapat diterapkan dalam ranah dunia virtual.
Seusai pemaparan singkat oleh kedua narasumber, sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dengan cukup aktif dan kondusif, dimana banyak peserta mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber. Acara ditutup dengan closing statement singkat oleh kedua narasumber dan moderator, yang juga mengajak para peserta untuk bergabung ke dalam komunitas epistemik STAIR dan membahas mengenai isu isu lain yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni dalam Hubungan Internasional dalam edisi – edisi STAIR selanjutnya.
Edisi pertama ini mengawali edisi-edisi diskusi STAIR berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik
[RECAP] Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri “Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa : Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Swiss”
Kamis (16/03) lalu, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan acara luring Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri “Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa : Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Swiss” di Ruang Auditorium Lt. IV, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada. Acara ini merupakan inisiatif BSKLN Kemlu untuk mereviu kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia, dan dalam kesempatan kali ini mengangkat tema diplomasi kesehatan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa.
Acara dibuka oleh Dr. Mohammad Zakaria Al Anshori (Pusat SKK Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri) selaku moderator, yang kemudian membacakan CV dan memperkenalkan Dr. Luqman Nul Hakim (Direktur IIS UGM dan Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional) untuk menyampaikan sambutannya sekaligus menandai dibukanya acara Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri. Untuk sesi paparan, Ibu Spica A. Tutuhatunewa (Kepala Pusat SKK Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri) hadir mempresentasikan kajiannya terkait pencapaian diplomasi Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa.
Setelah pemaparan oleh Bu Spica, acara dilanjutkan oleh sesi tanggapan diskusi, dimana IIS UGM dan BSKLN Kementerian Luar Negeri menghadirkan Dr. Yodi Mahendradhata M.Sc. Ph.D., FRSPH (Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM), Bapak Herwening Weji Kalpiko, S.E., MM., AK (Perwakilan PT Bio Farma) dan Drs. Muhadi Sugiono, MA. (Dosen dan Peneliti Senior IIS UGM/ Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM). Dr. Yodi memaparkan paparan materinya yang berjudul “Diplomasi Indonesia untuk Resiliensi Kesehatan Global” dan membahas mengenai tantangan dan langkah yang bisa diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan tingkat resiliensi kesehatan global, termasuk dalam aspek vaksin. Bapak Herwening melanjutkan dengan paparannya yang membahas mengenai peran penting dari Bio Farma sebagai BUMN di bidang kesehatan dalam mendukung diplomasi kesehatan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia. Terakhir Pak Muhadi turut menyampaikan tanggapannya lewat paparan materinya yang bertajuk “Tanggapan atas Reviu Kebijakan Mandiri Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa”, dan menyoroti signifikansi diplomasi kesehatan sekaligus menyampaikan beberapa masukan dan saran terhadap kajian dari BSKLN Kementerian Luar Negeri.
Sesi tanggapan diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi, dimana para peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber. Dalam sesi diskusi yang dibagi kedalam 2 kloter, para partisipan menunjukkan keaktifannya dengan menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran yang direspon secara positif oleh para narasumber. Seusai sesi diskusi, acara ditutup dengan closing statement oleh para narasumber, penutup singkat oleh moderator dan Dr. Luqman Nul Hakim dan penyerahan souvenir oleh BSKLN Kementerian Luar Negeri.
Secara umum acara Forum Reviu Kebijakan Luar Negeri “Diplomasi Kesehatan Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa : Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Swiss” berlangsung dengan lancar dengan sesi diskusi yang kondusif.
[IIS RECAP] Masterclass Penelitian Kebijakan Pembangunan Kritis – Strategis
Masterclass Penelitian Kebijakan Pembangunan Kritis – Strategis
Pada tanggal 27-30 November 2022 lalu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) dan Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pelatihan “Masterclass Penelitian Kebijakan Pembangunan Kritis – Strategis” yang diikuti oleh analis kebijakan dari PAKK. acara tersebut diselenggarakan selama 4 (empat) hari pelatihan di ruang BA 201 dan BG202 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada dengan format hybrid. Selama 4 hari pelatihan, IIS UGM menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk membagikan ilmunya bersama para peserta pelatihan di ruang BA 201 dan BG202 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Rangkaian acara resmi dibuka pada tanggal 26 Desember 2022 dengan acara pembukaan dan makan malam bersama.
Minggu, 27 Desember 2022 menjadi hari pertama pelatihan Masterclass Penelitian Kebijakan Pembangunan Kritis – Strategis, dan diselenggarakan di ruang BA 201 FISIPOL UGM. untuk mengisi kegiatan di hari pertama, IIS UGM mengundang tiga pembicara sebagai narasumber pelatihan. Sesi pertama pelatihan yang bertema “Fondasi Penelitian Kebijakan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan” menghadirkan Prof Mohtar Mas’oed, Profesor Emeritus dalam studi ekonomi politik pembangunan. Sesi dilanjutkan dalam sesi kedua yang bertajuk “Penelitian Kebijakan Pembangunan: Analisis, Desain Rekomendasi dan Strategi“, dan menghadirkan Dr Indri Dwi Apriliani, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM. Hari pertama diakhiri dengan sesi ketiga, “Big Data dan Penelitian Kebijakan Pembangunan” yang menghadirkan Treviliana Eka Putri, M.Int.Sec, Direktur Center for Digital Society (CfDS), Universitas Gadjah Mada
Untuk hari kedua dan seterusnya, ruangan kegiatan beralih ke ruang BG202 FISIPOL UGM. Hari kedua dimulai dengan sesi “Isu Sentral 1—Ekonomi-Bisnis dan Pembangunan” yang menghadirkan Dr Riza Noer Arfani, Dosen senior Kajian Ekonomi Politik Global, Universitas Gadjah Mada. Hari kedua kemudian dilanjutkan dengan sesi “Isu Sentral 2—Dimensi Sosial dalam Pembangunan” yang dipandu oleh Fransiskus Agustinus Jalong, PhD (Cand.), Dosen Departemen Sosiologi danPeneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Universitas Gadjah Mada. Dr Hasrul Hanif, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan melanjutkan dengan sesinya, “Isu Sentral 3—Dimensi Politik dalam Pembangunan“, sebelum ditutup oleh Dr Luqman-nul Hakim, Direktur Institute of International Studies lewat sesinya yang bertajuk “Isu Sentral 4—Dimensi Politik Global dalam Pembangunan“.
Hari ketiga dibuka dengan sesi “Evidence-based Policy dan Penelitian Kebijakan Pembangunan” yang dipandu oleh Ah Maftuchan, Direktur The Prakarsa. Dr Kuskridho Ambardi, Pakar komunikasi politik, Universitas Gadjah Mada menjadi pengisi materi di sesi selanjutnya yang bertajuk “Komunikasi Politik Kebijakan“. Sesi ketiga ditutup oleh Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada.
Hari terakhir menghadirkan tiga narasumber terakhir, sebelum diakhiri dengan sesi post-test dan evaluasi, sebelum dilanjutkan dengan sesi penutupan dan penyerahan sertifikat. untuk hari terakhir, IIS UGM mengundang Muhadi Sugiono, M.A., Dosen senior, Departemen Ilmu Hubungan Internasional sebagai narasumber sesi pertama. Sesi kedua dilanjutkan oleh Fitra Moerat Sitompul, Ketua MediaLab TEMPO, sebelum dilanjutkan oleh Yasha Chatab, Director of International Business & Government Relations – WIR Group sebagai narasumber sesi terakhir. Sesi dilanjutkan dengan post-test dan evaluasi sebagai sarana evaluasi penyelenggaraan rangkaian kegiatan pelatihan, sebelum kegiatan resmi ditutup oleh Dr Luqman-nul Hakim.
Secara umum, rangkaian acara pelatihan Masterclass Penelitian Kebijakan Pembangunan Kritis – Strategis berlangsung dengan lancar dan kondusif, serta mendapatkan respon positif dari para peserta.
IIS Fortnightly Review #11 | Edisi 1 – 15 Oktober 2021
Our eleventh edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:
• Pioneering the Promotion of humanitarian Values in the Asia Pacific: What is Indonesia’s Agenda and Strategy? (Ica Cahayani)
• Another Look at Myanmar After the Coup (R.R. Pekerti)
• Indonesia-Malaysia’s Warning on AUKUS: A Commitment Towards a Nuclear-Free Region? (A.F. Basundoro)
Access the review through bit.ly/FRW1Oktober
[RECAP] Cangkir Teh #5 : Aspek Normatif dalam Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional : Pengalaman Jepang dan Korea Selatan
Kamis (30/08) lalu, Institute of Internarnational Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan Diskusi Cangkir Teh edisi #5 yang bertajuk “Aspek Normatif dalam Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional : Pengalaman Jepang dan Korea Selatan”. Dalam kesempatan kali ini, IIS UGM mengundang Azza Bimantara, alumni HI UGM yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjana-nya di Corvinus University of Budapest. Sebagai moderator, IIS UGM menghadirkan Nabilah Nur Abiyanti, Staf Riset IIS UGM yang bertugas mendampingi Azza dalam diskusi tersebut.
Tema diskusi kali ini merupakan elaborasi dari topik tesis Azza yang berjudul “The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices”. Dalam pemaparannya, Azza membahas mengenai bantuan peningkatan kapasitas keamanan siber internasional dengan mengomparasikan pengalaman kedua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
Pembahasan dimulai dengan pemaparan Azza tentang latar belakang dan signifikansi dari Cybersecurity Capacity Building Assistance (CCB) yang menimbulkan berbagai problematika, di antaranya ketidakmampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kerentanan akan serangan dalam ranah dunia maya, terutama bagi negara-negara berkembang dengan tingkat penetrasi internet yang rendah,. Selanjutnya, muncul pertanyaan: bagaimana perbedaan penekanan normatif oleh negara-negara donor dapat mempengaruhi berbagai bentuk program atau proyek CCB yang dilakukan bagi negara-negara penerima? Dengan pendekatan hybrid state-centric dan international-centric, Azza memilih Jepang dan Korea Selatan sebagai sampel negara donor yang ditelitinya dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Di satu sisi, struktur normatif kerjasama keamanan siber internasional Jepang lebih berorientasi pada aspek keamanan. Sebagai implikasinya, terbentuklah identitas dan peran Jepang dalam tata kelola keamanan siber internasional sebagai negara yang memiliki prioritas kepentingan normatif dan material yang condong ke arah aspek keamanan. Identitas dan peran tersebut termanifestasikan dalam bantuan CCB internasional yang lebih berorientasi pada aspek keamanan.
Di sisi lain, struktur kerjasama keamanan internasional Korea Selatan yang menitikberatkan pada aspek pembangunan merupakan implementasi dari reputasi positif Korea Selatan di bidang pembangunan internasional. Sebagai hasilnya, Korea Selatan lebih menekankan bantuan CCB internasionalnya dengan didasari dengan kepentingan normatif dan material yang lebih didominasi oleh aspek pembangunan serta berorientasi non-keamanan.
Sebagai penutup sesi pemaparan, Azza menyimpulkan bahwa analisis komparatif di antara Jepang dan Korea Selatan yang dikaji melalui pendekatan hybrid state-centric dan international-centric, sebagaimana tercantum pada metodologi penelitiannya, dapat menggambarkan fragmentasi norma-norma siber global, yang disebabkan oleh munculnya perbedaan proses dan persepsi oleh negara-negara di seluruh dunia.
Seusai sesi pemaparan oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dengan kondusif dan dipenuhi dengan pertanyaan dari para audiens.
Penulis : Raditya Bomantara
Editor : Tim Publikasi IIS
[RECAP] The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices
Last Thursday (30/08), the Institute of International Studies, Gadjah Mada University (IIS UGM), successfully held the fifth edition of Diskusi Cangkir Teh entitled “Normative Aspects in International Cybersecurity Capacity Assistance: The Experiences of Japan and South Korea.” On this occasion, IIS UGM invited Azza Bimantara, an alumnus of International Relations major, Gadjah Mada University, who had just finished his postgraduate study at the Corvinus University of Budapest. Acting as the moderator, IIS UGM welcomed Nabilah Nur Abiyanti, one of the research staff at IIS UGM, to accompany Azza in the discussion.
The discussion’s theme is an extended elaboration of Azza’s thesis under the title “The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices.” Accordingly, in his presentation, Azza compared the international cybersecurity capacity-building assistance of Japan and South Korea.
The discussion was kicked off by Azza’s explanation of the background and significance of Cybersecurity Capacity Building Assistance (CCB), which caused particular problems, such as the inability to benefit from the technological advances and the vulnerability of digital threats, especially for developing countries with a low internet penetration level. Furthermore, a curious question emerged: how does the disparity of normative emphasis by donor countries affect the many programs or CCB projects organized by the recipient countries? Through the hybrid state-centric and international-centric approach, Azza picked Japan and South Korea as the samples of donor countries under his scrutiny.
On the one hand, Azza found that Japan’s normative structure in terms of international cybersecurity cooperation is tilted heavily to the security aspect. As an implication, under the global cybersecurity management, Japan obtained its renowned role and identity as a donor who prioritizes normative and material interests which lend themselves to security concerns. Such position and identity manifested itself on Japan’s international CCB assistance that concerns security aspects.
On the other hand, South Korea’s international cybersecurity structure emphasizes the development aspect as an implementation of South Korea’s favourable reputation in international development. Consequently, South Korea underscored material and normative interests dominated by development aspects and non-security orientation as the foundation of her international CCB.
In his closing remarks, Azza concluded that the comparative analysis between Japan and South Korea through the lens of hybrid state-centric and international-centric approaches, as elaborated in his research methodology, enables the fragmentation of global cyber norms due to the different processes and perceptions constructed by states all over the world.
Following the presentation session by Azza, the event carried on with a productive and conducive Q&A session with the audiences.
Writer : Raditya Bomantara
Editor : Publication Team IIS
IIS Fortnightly Review #10 | Edisi #16 – 30 September 2021
Our tenth edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:
• Is Indonesia Suffering from a Decline in Academic Freedom and Freedom of Expression?: A Closer Look at the Case of Saiful Mahdi and the ITE Law (Nabilah N.A)
• Afghan Women: “They Can Not Eliminate us From the Society.” (A. Indriyosanti)
• Rethinking China’s Official Disengagement from Coal Project Funding: A New Arena for Sino-US Rivalry? (R.B.K. Sianturi)
Access the review through : https://simpan.ugm.ac.id/s/RXKmeLSsDCnZ4yK