IIS Fortnightly Review #11 | Edisi 1 – 15 Oktober 2021

Our eleventh edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:

• Pioneering the Promotion of humanitarian Values in the Asia Pacific: What is Indonesia’s Agenda and Strategy? (Ica Cahayani)
• Another Look at Myanmar After the Coup (R.R. Pekerti)
• Indonesia-Malaysia’s Warning on AUKUS: A Commitment Towards a Nuclear-Free Region? (A.F. Basundoro)

Access the review through bit.ly/FRW1Oktober

[RECAP] Cangkir Teh #5 : Aspek Normatif dalam Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional : Pengalaman Jepang dan Korea Selatan

Kamis (30/08) lalu, Institute of Internarnational Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan Diskusi Cangkir Teh edisi #5 yang bertajuk “Aspek Normatif dalam Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional : Pengalaman Jepang dan Korea Selatan”. Dalam kesempatan kali ini, IIS UGM mengundang Azza Bimantara, alumni HI UGM yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjana-nya di Corvinus University of Budapest. Sebagai moderator, IIS UGM menghadirkan Nabilah Nur Abiyanti, Staf Riset IIS UGM yang bertugas mendampingi Azza dalam diskusi tersebut.

Tema diskusi kali ini merupakan elaborasi dari topik tesis Azza yang berjudul “The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices”. Dalam pemaparannya, Azza membahas mengenai bantuan peningkatan kapasitas keamanan siber internasional dengan mengomparasikan pengalaman kedua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan Korea Selatan.

Pembahasan dimulai dengan pemaparan Azza tentang latar belakang dan signifikansi dari Cybersecurity Capacity Building Assistance (CCB) yang menimbulkan berbagai problematika, di antaranya ketidakmampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kerentanan akan serangan dalam ranah dunia maya, terutama bagi negara-negara berkembang dengan tingkat penetrasi internet yang rendah,. Selanjutnya, muncul pertanyaan: bagaimana perbedaan penekanan normatif oleh negara-negara donor dapat mempengaruhi berbagai bentuk program atau proyek CCB yang dilakukan bagi negara-negara penerima? Dengan pendekatan hybrid state-centric dan international-centric, Azza memilih Jepang dan Korea Selatan sebagai sampel negara donor yang ditelitinya dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Di satu sisi, struktur normatif kerjasama keamanan siber internasional Jepang lebih berorientasi pada aspek keamanan. Sebagai implikasinya, terbentuklah identitas dan peran Jepang dalam tata kelola keamanan siber internasional sebagai negara yang memiliki prioritas kepentingan normatif dan material yang condong ke arah aspek keamanan. Identitas dan peran tersebut termanifestasikan dalam bantuan CCB internasional yang lebih berorientasi pada aspek keamanan.

Di sisi lain, struktur kerjasama keamanan internasional Korea Selatan yang menitikberatkan pada aspek pembangunan merupakan implementasi dari reputasi positif Korea Selatan di bidang pembangunan internasional. Sebagai hasilnya, Korea Selatan lebih menekankan bantuan CCB internasionalnya dengan didasari dengan kepentingan normatif dan material yang lebih didominasi oleh aspek pembangunan serta berorientasi non-keamanan.

Sebagai penutup sesi pemaparan, Azza menyimpulkan bahwa analisis komparatif di antara Jepang dan Korea Selatan yang dikaji melalui pendekatan hybrid state-centric dan international-centric, sebagaimana tercantum pada metodologi penelitiannya, dapat menggambarkan fragmentasi norma-norma siber global, yang disebabkan oleh munculnya perbedaan proses dan persepsi oleh negara-negara di seluruh dunia.

Seusai sesi pemaparan oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung dengan kondusif dan dipenuhi dengan pertanyaan dari para audiens.


Penulis : Raditya Bomantara

Editor : Tim Publikasi IIS

[RECAP] The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices

Last Thursday (30/08), the Institute of International Studies, Gadjah Mada University (IIS UGM), successfully held the fifth edition of Diskusi Cangkir Teh entitled “Normative Aspects in International Cybersecurity Capacity Assistance: The Experiences of Japan and South Korea.” On this occasion, IIS UGM invited Azza Bimantara, an alumnus of International Relations major, Gadjah Mada University, who had just finished his postgraduate study at the Corvinus University of Budapest. Acting as the moderator, IIS UGM welcomed Nabilah Nur Abiyanti, one of the research staff at IIS UGM, to accompany Azza in the discussion.

The discussion’s theme is an extended elaboration of Azza’s thesis under the title “The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices.” Accordingly, in his presentation, Azza compared the international cybersecurity capacity-building assistance of Japan and South Korea.

The discussion was kicked off by Azza’s explanation of the background and significance of Cybersecurity Capacity Building Assistance (CCB), which caused particular problems, such as the inability to benefit from the technological advances and the vulnerability of digital threats, especially for developing countries with a low internet penetration level. Furthermore, a curious question emerged: how does the disparity of normative emphasis by donor countries affect the many programs or CCB projects organized by the recipient countries? Through the hybrid state-centric and international-centric approach, Azza picked Japan and South Korea as the samples of donor countries under his scrutiny.

On the one hand, Azza found that Japan’s normative structure in terms of international cybersecurity cooperation is tilted heavily to the security aspect. As an implication, under the global cybersecurity management, Japan obtained its renowned role and identity as a donor who prioritizes normative and material interests which lend themselves to security concerns. Such position and identity manifested itself on Japan’s international CCB assistance that concerns security aspects.

On the other hand, South Korea’s international cybersecurity structure emphasizes the development aspect as an implementation of South Korea’s favourable reputation in international development. Consequently, South Korea underscored material and normative interests dominated by development aspects and non-security orientation as the foundation of her international CCB.

In his closing remarks, Azza concluded that the comparative analysis between Japan and South Korea through the lens of hybrid state-centric and international-centric approaches, as elaborated in his research methodology, enables the fragmentation of global cyber norms due to the different processes and perceptions constructed by states all over the world.

Following the presentation session by Azza, the event carried on with a productive and conducive Q&A session with the audiences.


Writer : Raditya Bomantara

Editor : Publication Team IIS

IIS Fortnightly Review #10 | Edisi #16 – 30 September 2021

Our tenth edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:

• Is Indonesia Suffering from a Decline in Academic Freedom and Freedom of Expression?: A Closer Look at the Case of Saiful Mahdi and the ITE Law (Nabilah N.A)
• Afghan Women: “They Can Not Eliminate us From the Society.” (A. Indriyosanti)
• Rethinking China’s Official Disengagement from Coal Project Funding: A New Arena for Sino-US Rivalry? (R.B.K. Sianturi)

Access the review through : https://simpan.ugm.ac.id/s/RXKmeLSsDCnZ4yK

Cangkir Teh #5: Aspek Normatif dalam Pemberian Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional: Pengalaman Jepang dan Korea Selatan

Kamis (30/08), Institute of Internarnational Studies, Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) menyelenggarakan Diskusi Cangkir Teh edisi #5 yang bertajuk “Aspek Normatif dalam Bantuan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Internasional : Pengalaman Jepang dan Korea Selatan”. Dalam kesempatan kali ini, IIS UGM mengundang Azza Bimantara, alumni HI UGM yang baru saja menyelesaikan studi pascasarjana-nya di Corvinus University of Budapest. Sebagai moderator, IIS UGM menghadirkan Nabilah Nur Abiyanti, Staf Riset IIS UGM.

Tema diskusi hari ini merupakan elaborasi dari topik tesis Azza yang berjudul “The Normative Enactment of International Cybersecurity Capacity Building Assistance: A Comparative Analysis on Japanese and South Korean Practices”. Dalam pemaparannya, Azza membahas mengenai bantuan peningkatan kapasitas keamanan siber internasional dengan membandingkan pengalaman kedua negara yang berbeda, yaitu Jepang dan Korea Selatan.

Seusai sesi pemaparan oleh narasumber, kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang berlangsung dengan kondusif.

IIS Fortnightly Review #9 | Edisi 1 – 15 September 2021

Our ninth edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:

• Surviving Kabul’s Dramatic Takeover: Indonesia’s Moves to Prioritize the Safety of Indonesian Citizens and Embassy Transfer (F. Tarissa)
• Listen to the Afghans: But Which Afghan? (S. Al Murtadho)
• Politicizing Revenge Porn: How Myanmar Brutalizes Women Under the Guise of Democracy (F. Tarissa)
• Is Pandemic a “Black Swan” For ASEAN E-Commerce Industries? (Arrizal A.J.)

Access the review through https://simpan.ugm.ac.id/s/SwgFNOdOQt9uB0H

Annual Convention on Global South 2021 | International Order Beyond the Pandemic: Repositioning of the Global South

Greetings Go South enthusiast!

After three days of fruitful and engaging discussions in both seminars and panel sessions, we hereby conclude the Annual Convention on the Global South 2021. We hope that all participants could gain invaluable insights through this conference that would further the interest in the studies of the Global South.

As the convener of this conference, we would like to express our deepest gratitude to partners that have supported us in organizing this event. We would also appreciate the speakers, chairs, and moderators for their contributions in this conference. Lastly, we would also thank all participants for their spirited participations throughout conference sessions.

We are looking forward to see you again in the Annual Convention on the Global South 2022!

IIS Fortnightly Review #8 | Edisi 15 – 31 Agustus 2021

Our eight edition of Fortnightly Review is out now! Articles featured in this edition are:

• The Threatened Security in Afghanistan: The Taliban’s Politicisation and Objectification of the Afghan Women and Girls (J.D. Asmoro)
• Milk Tea Alliance: Youth Movements for The Better Future in Southeast Asia (M.S. Kemalsyah )
• Bipedalism of Global Tourism Trust Recovery: Review on Indonesian CHSE Certification and Vaccine Distribution (A.C.K. Putri)
• ‘Vulnerabilities Laid Bare’: The ILO Brief on Covid-19 and ASEAN Labour Maket (F. Tarissa)

Access the review through https://simpan.ugm.ac.id/s/jjSwVdIMabkIPb8

Cangkir Teh | Memahami Konsep Settler Colonialism: Studi Kasus Israel-Palestina

Settler Colonialism atau kolonialisme pemukim adalah suatu bentuk penjajahan yang bertujuan untuk menggantikan masyarakat asli dari wilayah jajahan dengan masyarakat pemukim atau penjajah. Di dalam jenis kolonialisme ini, masyarakat asli tidak hanya terancam untuk kehilangan wilayah, namun juga cara kehidupan dan juga identitas yang telah dimiliki turun-temurun.

Berbagai contoh kolonialisme pemukim masih ada dan nyata hingga kini. Salah satunya adalah di Palestina, di mana pengusiran penduduk asli Palestina dari Tepi Barat masih terus terjadi dan sempat meletus menjadi suatu krisis internasional pada Mei lalu. Di bawah kolonialisme pemukim Israel, penduduk asli Palestina menghadapi berbagai ancaman eksistensial yang kerap kali difasilitasi oleh Israel.

 

Diskusi Cangkir Teh : Memahami Konsep Settler Colonialism: Studi Kasus Israel-Palestina akan diselenggarakan pada :

Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu : 13.00 – 14.30 WIB
Tempat: Zoom Meeting

Pembicara:
• Kishino Bawono, Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan

Moderator:
• Cut Intan Auliannisa Isma, Program Manager Institute of International Studies (IIS) HI UGM

Registrasi dapat dilakukan melalui tautan bit.ly/CangkirTeh4

 

[RECAP] Beyond the Great Wall #15: Transforming Perceptions about China: The Role of Culture and Mass Media

On Friday (25/06), the Institute of International Studies UGM held the 15th edition of Beyond the Great Wall Forum, titled “Transforming Perceptions about China: The Role of Culture and Mass Media.” In this edition, BTGW was held online via the Zoom Meetings platform and invited two speakers. First, M. Habib Pashya, an assistant researcher of the International Relations department in Universitas Islam Indonesia, presented “Efforts to Improve China’s Bad Reputation in Indonesia through the Confucian Institute.” The second speaker is Aucky Adi Kurniawan, a student from Universitas Muhammadiyah Malang and researcher in Indonesia International Studies Academic Utilization Community, who presented “The Role of Chinese and Western Mass Media in Framing the Uyghur Conflict.” The moderator for this discussion was Indrawan Jatmika, staff of the Research Division in IIS UGM.

Whether it is in Indonesia or at the global level, people’s perception of China is often dominated by doctrines constructed from the West—which lens has been focused on China’s negative side. Responding to this, China is not staying still. Pashya stated that China had been actively engaging with cultural diplomacy since the Cold War era through his presentation. This is because China realizes that China’s political and economic power was relatively weak at the time. China’s cultural diplomacy is enforced through various programs, such as student exchange programs, international events such as the Beijing Olympic of 2008, social campaigns through mass media and radio, international aid such as the Belt and Road Initiative, and by establishing the Confucian Institute in countries all around the world. The Confucian Institute is aimed to promote the Mandarin language and Chinese culture globally. Right now, there are about 500 Confucian Institutes in almost 140 countries—including Indonesia. In Indonesia, the existence of the Confucian Institute has spread massively, especially after Confucianism is recognized as one of the state’s religions during Gus Dur’s presidency. The cultural, diplomatic strategy through the Confucian Institute is done along with the worsening of China’s reputation in Indonesia, especially with the stigmatization against communism and events such as the G30S and the 98 crisis. Essentially this strategy succeeds in bringing a more positive image about China in Indonesia—especially with the emergence of various collaborations with several universities and Muslim organizations. However, in 2019, negative perceptions about China rise significantly because of the Uyghur conflict, problems in the South China Sea, and the COVID-19 pandemic.

Focusing on media studies, through his presentation, Aucky explained that basically, “who controls the media, controls the world.” This is what Aucky calls the key behind China’s vigorous efforts in a media campaign, using media as a tool to fix its political image—especially about the Uyghur conflict. The Uyghur conflict has a long and extensive history; it is a minority ethnic group based in Xinjiang, often depicted by Western media as victims of genocide done by the Chinese government. There are many reports about the existence of concentration camps in Xinjiang intentionally built by the Chinese government to brainwash the Uyghur minorities to become supporters of the Chinese Communist Party (CCP). As a response, the CCP, through the Global Times, a media corporation under its wing, released several news reports framing the Uyghur conflict as a separatist movement. Hence, the Chinese government needs to take serious actions against such threats. Framing is done by publishing stories and news such as “Allegedly Missing Uyghurs Found Living Normally,” indicating that the Uyghur minority in China live normally—the total opposite of Western media reports. Such news is also used to counter stories published by media such as the New York Times, a media company under the wing of the US government, such as “Inside China’s Push to Turn Muslim Minorities into an Army of Workers.” Using the theoretical framework of constructivism and framing model analysis in journalism, Aucky stated that it is evident how mass media is used as a political instrument and a tool for propaganda, both by China and the West, especially regarding the politicization of the Uyghur problem.


Writer : Brigitta Kalina

Editor : Mariola Yansverio