[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/03/FR-66-Layout_small.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/03/IIS-Brief_Issue-1-2024.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

As an effort to play more active roles in international affairs, Indonesia promotes collaboration with the Caribbean, particularly concerning climate action. This diplomatic effort aims to achieve national interest, as well as enhance Indonesia’s leadership in the global arena. Given the similar threats faced by both regions, Indonesia and the Caribbean should take part in triangular cooperation to address climate-related challenges. The cooperation has several opportunities that can be taken advantage of. However, several challenges also appear and may impede the effectiveness and efficiency of triangular cooperation.

This brief will analyze broadly the opportunities and challenges in climate cooperation between Indonesia and the Caribbean.

Author: Sayyid Al Murtadho
Editor: IIS Team
Designer: Dian Adi MR

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/03/FR-65-Layout-copy-1.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/03/01-Final-Refleksi-Pengaturan-Tata-Kelola-Taksi-Daring-di-Indonesia-Siapa-yang-Harus-Pegang-Kendali.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

Kegiatan jasa layanan transportasi berbasis daring yang dilakukan oleh perusahaan berbasis teknologi aplikasi, memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni sebesar 5,7% pada tahun 2021. Peran pemerintah sebagai regulator sangat penting, termasuk dalam kebijakan tarif dasar dan standar pelayanan minimal (SPM). Penelitian ini mengevaluasi implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 118/2018 tentang penentuan tarif Angkutan Sewa Khusus Roda Empat (taksi daring). PM ini berlangsung secara nasional termasuk di daerah, dan implementasinya merupakan kewenangan daerah. Konsekuensinya, ada beragam aturan tarif yang berbeda-beda antar daerah, terkadang yang diatur keluar dari mandat yang diberikan oleh PM. Pertanyaannya adalah mengapa lahir variasi implementasi PM 118/2018 di daerah? Apa yang menyebabkannya, dan apa opsi solusi mengatasi ini?

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/02/dpd-Refleksi-Perlawanan-Nirkekerasan-2024.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

Apa yang dapat dibanggakan dari tahun 2023? Otokratisasi semakin menjadi, invasi Rusia di Ukraina belum berakhir, pendudukan Israel di Palestina memasuki babak baru pembantaian warga sipil, krisis iklim semakin tidak tertangani, kelompok sayap kanan muncul di berbagai penjuru dunia – sulit rasanya melangkah masuk ke tahun 2024 dengan ringan dan optimis. Padahal di tahun 2024 ini, lebih dari separuh warga dunia – termasuk kita di Indonesia – berhadapan dengan pemilihan umum di negara masing-masing. Jika tidak waspada dan dilawan balik, proses yang seharusnya menjadi pesta demokrasi malah berpeluang menjadi pelembagaan otokratisasi. Siapa saja yang selama ini melawan balik menggunakan strategi nirkekerasan? Apa capaian mereka di tahun 2023?

Edisi keempat refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) kembali menghadirkan empat segmen, masing-masing mengenai Indonesia, gerakan maksimalis, gerakan reformis, dan isu khusus. Segmen pertama mengulas perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023, yang tidak menunjukkan perkembangan berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Segmen kedua memetakan gerakan-gerakan maksimalis yang muncul, meningkat intensitasnya, meredup, atau berubah menjadi gerakan reformis di sepanjang 2023. Segmen ketiga menyoroti eskalasi gerakan iklim global. Adapun segmen keempat mengelaborasi sejarah dan dinamika perlawanan nirkekerasan dalam perjuangan pembebasan Palestina. Kesemuanya menggarisbawahi pentingnya bergerak sekarang, sebelum terlambat — sebelum otokrasi di Indonesia dan aneka negara lain lebih kuat terkonsolidasi, sebelum melampaui kenaikan suhu bumi 2 derajat Celcius, sebelum sebuah bangsa terhapus musnah.

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/02/FR-64-Layoutai.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2024/02/FR-63-Layout-copy.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]