[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2025/01/dpd-Annual-Reflection-2022-1.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

[googlepdf url=”https://iis.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/720/2023/03/dpd-Refleksi-Tahunan-2022-1.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”600″]

Tahun 2022 mungkin akan diingat sebagai tahun di mana dunia mulai lepas dari cengkeraman pandemi tetapi semakin dalam masuk jeratan otokratisasi. Warga sipil di berbagai belahan dunia – termasuk di Utara – berhadapan dengan penyusutan civic space dalam skala yang tidak terbayang sebelumnya. Menyusul pemberlakuan aneka aturan perundangan dan kooptasi berbagai lembaga negara, semakin mudah bagi banyak rezim menjustifikasi langkah-langkahnya, yang dalam standar demokrasi terbilang represif. Di tengah melonggarnya aneka pembatasan di masa pandemi, kita membayangkan bahwa semakin mudah pula bagi warga mengorganisir diri guna memukul balik laju otokratisasi. Benarkah demikian?

Edisi ketiga refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) ini kembali mengetengahkan empat segmen, masing-masing mengenai Indonesia, gerakan maksimalis di berbagai negara, perjuangan berbasis isu di tingkat global, serta kajian khusus. Segmen pertama menyoroti stagnasi perlawanan di Indonesia tahun 2022, dengan menekankan pada lima tren serta ajakan membangun beberapa infrastruktur perlawanan. Segmen kedua mengelaborasi bagaimana banyak gerakan maksimalis yang berorientasi menjatuhkan rezim otoriter cenderung meredup sepanjang 2022, atau berubah menjadi gerakan reformis. Segmen ketiga merayakan semakin maraknya gerakan keadilan iklim, kesetaraan perempuan, serta kesejahteraan buruh yang diusung di berbagai penjuru dunia. Sementara itu, segmen keempat memantik diskusi mengenai peran pertahanan sipil nirkekerasan dalam menghadapi agresi militer negara lain – mengambil inspirasi dari kegigihan warga sipil Ukraina mengadang invasi Rusia.

Damai Pangkal Damai (DPD) is the first database project that focuses on nonviolent actions in Indonesia throughout the Reformasi era. Initiated in 2016, DPD is managed by the Institute of International Studies (IIS) — the research and advocacy arm of the Department of International Relations, Universitas Gadjah Mada. It publishes weekly infographics, monthly kaleidoscopes, and annual reflections on nonviolent resistance in Indonesia and the world, as well as a regular podcast highlighting the journeys of peace activists. This second edition of DPD’s annual reflections comes at a time where democracy backsliding (autocratization!) is picking up its speed. DPD believes that defending democracy is not just about strengthening the structures underpinning it (fair elections, separation of power, free press, etc.,). It is also — and perhaps, mostly — about fortifying the cultural components of democracy, including the civil society’s preferences and skills in waging nonviolent resistance. DPD extends its gratitude to Samsu Rizal Panggabean, Aghniadi, Arie Rostika Utami, Brigitta Kalina T.H., Ceng Husni Mubarak, Cut Intan Auliannisa Isma, Erica Chenoweth, Ihsan Ali-Fauzi, Jacky Manuputty, Jamila Raqib, Luqman-nul Hakim, Maurizka Callista, M. Scessardi Kemalsyah, Maulida Raviola, Michael Beer, Nurhawira Gigih Pramono, Novi Kurnia, Pandu Raka Pangestu, Puri Kencana Putri, Sana Jaffrey, Sandra Hamid, Treviliana Eka Putri, Veronique Dudouet, and Zainal Abidin Bagir. 

Click here to download the file.

Damai Pangkal Damai (DPD) adalah proyek pangkalan data pertama yang mengkhususkan diri pada aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi. Diinisiasi pada tahun 2016, DPD bernaung di Institute of International Studies (IIS), sayap riset dan advokasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Pangkalan data DPD mencatat aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia mulai 1999 hingga saat ini. Secara berkala, DPD meluncurkan siniar yang menampilkan para PNS — Pekerja Nirkekerasan Sehari-hari. DPD juga menerbitkan infografis mingguan, kaleidoskop bulanan, dan refleksi tahunan mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia dan dunia. Refleksi tahunan yang mulai terbit sejak 2021 ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat demokrasi. DPD percaya bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya diperjuangkan dengan memperkuat struktur demokrasi (pemisahan eksekutif-legislatif-yudikatif, pers yang bebas, pemilu yang luber dan jurdil, dan lainnya) tetapi juga dengan memperkuat kultur demokrasi – termasuk di dalamnya preferensi dan keterampilan aktor masyarakat sipil dan negara dalam berkontestasi secara nirkekerasan. 

Unduh dokumen di sini.