Dimensi Spiral Kekerasan di Kulon Progo

/in /by

ISSUE 01 | 2019 (ugm.id/IISBriefKulonProgo)

 

Sepanjang tahun 2017, tercatat setidaknya 659 konflik agraria terjadi di Indonesia (Suryowati, 2017). Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah tersebut melibatkan lahan seluas 520.491,87 hektar dan mengalami peningkatan sebanyak 50 persen dari tahun 2016. Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah terjadi 1.351 konflik agraria (Suryowati, 2017). KPA menilai bahwa pemerintah belum memiliki kehendak politik yang kuat untuk melaksanakan reforma agraria.

Reforma agraria bukan perkara mudah. Apalagi, program kerja pemerintah Presiden Joko Widodo yang berlandaskan Nawacita mensyaratkan serangkaian program pembangunan sarana dan prasarana fisik, yang lantas memunculkan kebutuhan pengadaan akses dan bangunan publik sebagai modal. Pada poin keenam Nawacita, pemerintah Joko Widodo berambisi “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” (Widodo & Kalla, 2014). Melansir tulisan dari laman daring resmi Presiden, “…berbagai pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendongkrak daya saing. Jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan laut, (dan) pelabuhan udara jelas akan mempercepat perpindahan barang dan jasa….Artinya, daya saing produk barang dan jasa kita akan meningkat dibandingkan dengan negara lain” (Pembangunan Infrastruktur, 2016). Meski berpotensi menjamin daya saing Indonesia di lingkup internasional, poin keenam Nawacita justru berakhir pada 94 konflik agraria perihal infrastruktur di tahun 2017 (Suryowati, 2017). Alih lahan yang marak terjadi selama pemerintahan Joko Widodo disinyalir merupakan bagian dari upaya pengadaan sarana dan prasarana Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Salah satu contoh konflik agraria yang terjadi beberapa waktu lalu adalah konflik yang terkait pembangunan New Yogyakarta International Airport di Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah yang berupaya melaksanakan percepatan pembangunan bandar udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dinilai telah melakukan kekerasan pada warga Kulon Progo. Pasalnya, Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun di atas lahan yang secara legal dimiliki warga. Melalui instrument perundang-undangan serta kebijakan beberapa institusi negara, pemerintah mendesak pembebasan lahan melalui konsinyasi sepihak. Represi yang dilakukan pemerintah guna memastikan

kelancaran konsinyasi sepihak tidak hanya merupakan suatu bentuk kekerasan, tetapi juga menjadi penyulut spiral kekerasan di Kulon Progo. Meskipun dilaksanakan demi “kepentingan umum”, mengapa

pembangunan di Kulon Progo dapat memicu spiral kekerasan? Dengan meminjam pemikiran Louis Althusser dan Dom Helder Camara, tulisan ini bertujuan untuk membuktikan

bahwa pembangunan NYIA telah menciptakan spiral kekerasan di tengah perlawanan nirkekerasan oleh warga karena keberadaan Ideological State Apparatuses (ISA) dan Repressive State Apparatuses (RSA).

—

Wahyuwidi Cinthya

Asisten Peneliti Damai Pangkal Damai: Aksi Nirkekerasan di Indonesia Pasca-Reformasi

IIS UGM

Wahyuwidi.cinthya@gmail.com

—

Referensi 

  • 32 Kepala Keluarga masih Menolak Pembebasan Lahan Pembangunan Bandara Kulon Progo. (2018, Februari 1). Diakses dari: http://www.tribunnews.com/ regional/2018/02/11/32- kepala-keluarga-masih-menolak-pembebasan-lahan-pembangunan-bandara-kulon-progo?page=all
  • Agung, B. (2018, Juli 22). Menhub: Penggusuran untuk Bandara Kulon Progo Tak Langar HAM. CNN Indonesia. Diakses dari: https:// www.cnnindonesia.com/ekono mi/20180722202242-92-316126/ menhub-penggusuran-untuk-bandara-kulon-progo-tak-langgar-ham
  • Althusser, L. (1971). Lenin and Philosophy. New York: Monthly Review.
  • Althusser, L. (2014). On the Reproduction of Capitalism. London: Verso.
  • Aziz, A. (2017, Desember 4). Sistem Konsinyasi Pembebasan Lahan Bandara Yogya Rugikan Masyarakat. Tirto.id. Diakses dari: https://tirto.id/ sistem-konsinyasi-pembebasan-lahan-bandara-yogya-rugikan-masyarakat-cA8E
  • Camara, D. (1971). Spiral of violence. London: Sheed and Ward.13
  • Camara, D. ed., (2005). Spiral Kekerasan. 2nd ed. Yogyakarta: Resist Book, p.v-xiv.
  • Das, K. (2017). The Making of One Belt, One Road and Dilemmas in South Asia. China Report, 53(2), 128.
  • Febriarni, U. (2018, Juli 20). Tolak Penosongan Lahan Bandara Kulon Progo, Seorang Wanita Dipukul. Solopos.com. Diakses dari: http://news.solopos.com/ read/20180720/496/928970/ tolak-pengosongan-lahan-bandara-kulonprogo-seorang-wanita-dipukul
  • Hakim, R. (2018, Februari 25). Bupati Sebut 11 KK Masih Tolak Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo. Kompas.com. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/ read/2018/02/25/12371961/ bupati-sebut-11-kk-masih-tolak-pembebasan-lahan-bandara-kulon-progo
  • Hanafi, R. (2018, Maret 20). Proses Konsinyasi Lahan Bandara Kulon Progo Rampung. detiknews. Diakses dari: https:// news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3926900/proses-konsinyasi-lahan-bandara-kulon-progo-rampung
  • Hardiyanto, S. (2018, Maret 22). Puluhan Warga Tolak Putusan Konsinyasi Proyek Bandara NYIA. Jawapos.com. Diakses dari: https://www.jawapos.com/ read/2018/03/22/198221/ puluhan-warga-tolak-putusan-konsinyasi-proyek-bandara-nyia
  • KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2017. (n.d). Diakses dari: http:// www.kpa.or.id/news/blog/ kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/
  • Lavinda. (2018, Februari 5). AP I Kukuh Kosongkan Lahan Bandara Kulon Progo Maret 2018. CNN Indonesia. Diakses dari: https:// www.cnnindonesia.com/ekono mi/20180205091039-92-273805/ ap-i-kukuh-kosongkan-lahan-bandara-kulon-progo-maret-2018
  • Mantan Penolak Bandara NYIA Terima Ganti Rugi. (2018, Februari 8). Harianmerapi.com. Diakses dari: https://www.harianmerapi.com/ kulonprogo/2018/02/08/7144/ mantan-penolak-bandara-nyia-terima-ganti-rugi
  • Nariswari, S.L. (2017, Maret 3). Bandara Kulonprogo: WTT Tuntut Konsinyasi Dibatalkan. Harianjogja. com. Diakses dari: http:// jogjapolitan.harianjogja.com/ read/2017/03/03/514/798102/ bandara-kulonprogo-wtt-tuntut-konsinyasi-dibatalkan
  • Pembangunan Infrastruktur – Diwujudkan Secara Nyata Tak Sekadar Retorika. (2016, April 29). Diakses dari: http://presidenri.14
  • go.id/program-prioritas-2/pembangunan-infrastruktur-diwujudkan-secara-nyata-tak-sekadar-retorika.html
  • Perjuangan Sumiyo Pertahankan Rumahnya di Lokasi Pembangunan Bandara Berakhir di Garpu Backhoe. (2018, Juli 20). Diakses dari: http://jogja.tribunnews. com/2018/07/20/perjuangan-sumiyo-pertahankan-rumahnya-di-lokasi-pembangunan-bandara-berakhir-di-garpu-backhoe?page=3
  • PT Angkasa Pura I Robohkan Rumah Warga Penolak Proyek NYIA. (2018, Juli 20). Diakses dari: http://jogja.tribunnews. com/2018/07/20/pt-angkasa-pura-i-robohkan-rumah-milik-warga-penolak-proyek-nyia?page=all
  • Putsanra, D. (2017, Desember 5). 12 Aktivis Penolak Bandara Kulon Progo Ditangkap Polisi. tirto.id. Diakses dari: https://tirto. id/12-aktivis-penolak-bandara-kulon-progo-ditangkap-polisi-cBbh
  • Saputri, M. (2018, Januari 10). Aktivis Penolak Bandara Kulon Progo Lapor Insiden Ricuh ke Polda. tirto.id. Diakses dari: https://tirto. id/aktivis-penolak-bandara-kulon-progo-lapor-insiden-ricuh-ke-polda-cC4G
  • Saputri, M. (2018, Januari 23). Pemkab: Konsinyasi Warga Terdampak Bandara Kulon Progo Dipercepat. tirto.id. Diakses dari: https://tirto.id/pemkab-konsinyasi-warga-terdampak-bandara-kulon-progo-dipercepat-cDDJ
  • Sharp, G. (2005). The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent Publisher.

 

30 Juni 2018 By Publikasi IIS

Pengalaman Perempuan Dalam Konflik di Nigeria: Pentingkah?

/in /by

ISSUE 02 | 2019 (ugm.id/IISBriefBokoHaram)

 

Kekerasan berbasis agama kerap ditemukan di Nigeria sejak tahun 1953. Kekerasan ini kian meningkat seiring dengan munculnya kelompok Boko Haram atau Jama’a Ahl as-Sunna Li-da’wa wa-al Jihad, yang berusaha mengimplementasikan hukum Sharia dengan cara-cara kekerasan (Patricio Asfura-Heim, 2015). Dalam upaya melawan kelompok teroris Boko Haram, pemerintah Nigeria terus memperkuat militernya. Sampai titik tertentu, cara ini terbukti berhasil mempersempit ruang gerak hingga melemahkan kelompok teroris Boko Haram (Matfess, 2015). Meskipun demikian, pendekatan yang terlalu militeristik tanpa mengikutsertakan pengalaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, akan membuat perjuangan pemerintah sia-sia. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan bahwa mengikutsertakan pengalaman perempuan akan memberikan realitas konflik yang lebih menyeluruh. Mengikutsertakan pengalaman perempuan juga dapat memunculkan strategi alternatif yang penting untuk dipertimbangkan dan diterapkan ketika konflik berlangsung maupun ketika konflik telah berakhir.

—

Jonathan Evert Rayon

Pusat Studi ASEAN

Fisipol UGM

evertjoevertjo@gmail.com

—

Daftar Pustaka 

  • Group, I. C. (2016). Nigeria: Women and the Boko Haram Insurgency. International Crisis Group Africa Report, 1-27.
  • Kriel, R. (2017, August 11). Retrieved from CNN: https://edition.cnn. com/2017/08/10/africa/boko-haram-women-children-suicide-bombers/index.html
  • Matfess, H. (2015, December 29). Retrieved from Quartz Africa:https://qz.com/africa/582933/ nigeria-is-winning-the-battle-with-boko-haram-but-it-is-still-losing-the-war/
  • Osborne, S. (2017, February 8). Retrieved from Independent:https://www.independent.co.uk/ news/world/africa/nigerian-woman-boko-haram-amina-paid- 50p-for-suicide-bombing-attack-terrorist-islamist-a7569521.html
  • Patricio Asfura-Heim, a. J. (2015). Diagnosing the Boko Haram Conflict: Grievances, Motivations, and Institutional Resilience in Northeast Nigeria. CNA’s Occasional Paper, 1-67.
  • Stokes, W. (2015). Feminist Security Studies. In S. M. Peter Hough, International Security Studies (pp. 44-56). Oxon: Routledge.
  • Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press.
  • V. Spike Peterson, A. (2010). Global Gender Issues in the New Millennium. Central Avenue: Westview Press.
  • Watch, H. R. (2014). Those Terrible Weeks in Their Camp: Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria. Human Rights Watch.
  • Zenn, J. (2014). Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok Schoolgirls. CTT Centinel, 1-28.

Prinsip Gender-Mainstreaming dan Keterlibatan Indonesia dalam Operasi Perdamaian PBB

/in /by

ISSUE 03 | 2019 (http://ugm.id/IISBriefGenderMainstreaming)

 

Pemeliharaan perdamaian selama ini hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali diasosiasikan dengan perempuan. Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dan sebagai salah satu kontributor terbesar dalam misi perdamaian PBB sejak 1975, masih tergolong kurang memiliki kesadaran akan adanya gender mainstreaming dalam misi perdamaian. Secara langsung meningkatkan jumlah personil perempuan, memberikan akses yang sama bagi perempuan untuk masuk dalam sektor keamanan, maupun menerapkan kebijakan-kebijakan sadar gender dalam misi perdamaian merupakan cara-cara melakukan agenda gender mainstreaming dalam resolusi konflik dan binadamai yang sedang gencar dilakukan oleh PBB. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana Indonesia dapat menjadi kontributor misi perdamaian PBB yang lebih sadar gender dan menerapkan agenda gender mainstreaming.

—

Angganararas Indriyosanti, SIP

Institute of International Studies

Angganararas.I@ugm.ac.id

—

Referensi