Issue 03 | 2018 (https://simpan.ugm.ac.id/s/uZRcLR2J2QrtJqV#pdfviewer)

Politik identitas semakin menguat di Eropa, terutama sejak pada tahun 2015 gelombang pengungsi dan pencari suaka menuju Eropa guna mencari perlindungan dari negara asal yang hancur akibat perang. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), lebih dari 590.000 pengungsi tiba di Eropa melalui jalur laut pada tahun 2015, serta hampir sebanyak 630.000 klaim suaka telah diajukan di negara-negara anggota Uni Eropa (Metcalfe-Hough, 2015).

Hungaria, sebagai salah satu negara penerima pertama, menolak kedatangan pengungsi akibat adanya berbagai kewajiban yang diatur melalui Peraturan Dublin. Peraturan ini mewajibkan pengungsi untuk dicatatkan di negara Uni Eropa yang pertama disinggahi, yang kemudian dibebankan tanggung jawab untuk mengurus pengungsi tersebut. Kewajiban ini memicu penggunaan politik identitas sebagai siasat pemerintah Hungaria guna menolak pengungsi dan ‘agenda Eropa Barat’ dalam aturan Uni Eropa. Situasi ini memunculkan polemik tentang bagaimana seharusnya pengungsi ditangani. Dalam kasus pencari suaka dan pengungsi, politik identitas sering kali menjadi narasi pemerintah untuk memobilisasi rasa takut dan kecemasan pada ‘Liyan’.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah Hungaria menanamkan rasa takut dengan membangun narasi tertentu mengenai identitas imigran. Sangat menarik untuk memahami bagaimana identitas dipersepsikan dan dikonstruksikan dalam kasus ini. Apakah ‘Liyan’ betul-betul mengancam identitas ‘Kami’ di Hungaria? Artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana krisis pengungsi memengaruhi dinamika politik di Hungaria.

Ketakutan pada ‘Liyan’: Krisis Pengungsi dan Retorika Anti-Imigrasi di Hungaria

Dalam memahami retorika anti-imigrasi yang digunakan pemerintah Hungaria, penting untuk melihat konsep ‘Kami’ dan ‘Liyan’ yang saling berkait. Karena melalui konsep inilah pemerintah Hungaria menggalang dukungan bagi kebijakannya. Retorika pemerintah Hungaria sangat lekat dengan pandangan primordialisme yakni bahwa identitas adalah sesuatu yang terberi dan alamiah (Geertz, 1973, pp. 259-60). Pandangan ini memahami konflik sebagai akibat dari satu kelompok beridentitas serupa yang melindungi dirinya dari ‘Liyan’. Pada kasus ini, ‘Liyan’ dianggap mengancam kehidupan ‘Kami’ sehingga konflik tidak dapat terhindarkan. Dalam kasus Hungaria, retorika yang seringkali digunakan adalah bahwa pengungsi menginvasi dan mengancam identitas Eropa.

Cara pandang tersebut membentuk kebijakan anti-imigrasi di Hungaria yang diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, pembangunan sejumlah papan reklame berbahasa Hungaria dengan kata-kata provokatif yang merujuk pada pengungsi.[1] Kedua, penutupan perbatasan Hungaria. Ketiga, penyelenggaraan program konsultasi nasional di mana pemerintah menyelenggarakan survei opini warga Hungaria terhadap pengungsi. Survei tersebut dikirim bersama dengan surat dari Perdana Menteri Viktor Orban. Di dalam suratnya, PM Viktor Orban melabeli pencari suaka sebagai ‘migran ekonomi’ dan menyatakan bahwa ‘migran ekonomi melewati perbatasan secara ilegal dan menyamar menjadi pengungsi untuk mencari santunan sosial dan pekerjaan’ (Juhász et al., 2015, p. 25). Di samping itu, beberapa aksi teror yang terjadi setelah arus pengungsi tahun 2015 juga dimanfaatkan pemerintah Hungaria guna menggambarkan pengungsi sebagai teroris yang mengancam Hungaria dan warganya (Kallius et al., 2016, p. 27; Lane, 2016).

Program konsultasi nasional dikritik oleh banyak pihak sebagai upaya penetrasi agenda pemerintah Hungaria kepada warganya (Juhász et al., 2015, p. 25; Kingsley, 2015). Meski demikian, upaya tersebut dianggap sukses jika merujuk pada survei Eurobarometer. Hasil survei pada September 2015 menunjukkan bahwa jumlah responden yang menganggap imigrasi sebagai sebuah ancaman meningkat hingga 65%. Jauh meningkat dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2015, di mana hanya 13 persen populasi menganggap imigrasi sebagai masalah di Hungaria (Juhász et al., 2015, p. 17). Hal ini membuktikan bahwa ketakutan pada imigrasi selama krisis pengungsi telah meningkat dalam kurun waktu kurang dari empat bulan dan retorika anti-imigrasi telah sukses memengaruhi pikiran warganya.

Apakah Pengungsi Mengancam Identitas Nasional Hungaria? 

Identitas telah digunakan guna membentuk rasa takut dan sentimen warga Hungaria pada pengungsi (Prandana, 2016, p. 38). Pemerintah Hungaria menggunakan identitas pengungsi untuk kembali mendapat dukungan dan atensi, setelah sempat kehilangan dukungan akibat perubahan iklim politik. Pemerintah Hungaria bersikukuh bahwa menerima pengungsi akan membahayakan identitas nasional Hungaria (Nolan, 2015; Bodissey, 2016). Akan tetapi, bagaimana kita dapat mendefinisikan identitas nasional Hungaria? Prandana (2016) menyatakan bahwa identitas nasional Hungaria tidak memiliki deksripsi jelas akibat kompleksitasnya. Menjadi seorang Hungaria dapat diartikan bahwa ia berbicara bahasa Hungaria dan merasa nyaman menggunakannya, menghargai rasa hormat dan keterbukaan, mengidentifikasi diri sebagai orang Hungaria beserta segala stereotipnya, atau percaya pada Kristen (Prandana, 2016, pp. 35-36). Terlepas dari banyak interpretasi tentang identitas nasional Hungaria, tidak ada cara untuk menggolongkan seseorang ‘sepenuhnya’ beridentitas nasional Hungaria. Hungaria telah meredefinisi identitas nasionalnya berulang kali, sejak imigrasi pertama melalui Cekungan Karpathia, pada masa Kerajaan Austro-Hungaria dan Ottoman, serta pada saat era Komunis. Menurut sejarah, Hungaria memiliki beragam identitas nasional selama eksistensinya sebagai negara berdaulat.

Label pengungsi sebagai ‘migran ekonomi’ sengaja dipilih oleh pemerintah untuk menutupi kenyataan bahwa mereka lari dari perang. Ini adalah salah satu gagasan utama dalam propaganda pemerintah guna  menyebarkan ketakutan pada masyarakat Hungaria yang mana ketersediaan pekerjaan adalah salah satu masalah utama. Papademetriou (2012) menjelaskan bahwa imigran sering dipandang sebagai beban finansial bagi negara penerima, menyumbang angka pengangguran, penyebab depresiasi upah, dan menyusahkan negara kesejahteraan (welfare state).

Perubahan budaya dan nilai juga menjadi kegelisahan utama masyarakat Hungaria. Dengan menerima pengungsi, mereka takut masa depan Eropa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebagai penganut Kristen yang kuat, masyarakat Hungaria khawatir akan ide Islamisasi di Eropa. Ketakutan pada perubahan budaya dan nilai juga sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Hungaria, terutama mereka yang hidup di pedesaan, minim pengalaman hidup berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen (Prandana, 2016, p. 42).

Di sisi lain, isu keamanan menjadi perhatian utama masyarakat Eropa bersamaan dengan munculnya arus pengungsi (Prandana, 2016, p. 43). Serangan bom di Bandara Brussels di Belgia dan Charlie Hebdo adalah dua dari banyak serangan yang digunakan pemerintah Hungaria untuk mengaitkan terorisme dengan pengungsi. Dalam beberapa kasus, teroris memang memanfaatkan arus pengungsi untuk memobilisasi anggotanya melewati perbatasan Eropa. Namun, mengeneralisasi pengungsi sebagai teroris adalah sikap yang abai pada penderitaan mereka dan fakta bahwa mereka menuju Eropa untuk lari dari teroris.

Hungaria menerima aplikasi suaka terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Tetapi fakta ini kontras dengan tingkat penerimaan pengungsi yang justru relatif sangat rendah. Hanya ada sekitar 500 aplikasi yang diterima pada tahun 2015. Arus imigran di Eropa dikhawatirkan berpotensi menghilangkan dukungan politis dan kedaulatan dalam jangka panjang. Koalisi partai yang berkuasa di Hungaria selama ini mendulang popularitas dengan mengakomodasi kebijakan dan ide-ide konservatif. Pertumbuhan populasi imigran akan memengaruhi dinamika politik dan mengubah opini ke arah yang lebih liberal dengan kecenderungan untuk berpihak pada partai sayap-kiri (Prandana, 2016, p. 44). Artinya, perbedaan identitas pengungsi dengan masyarakat Hungaria dapat memengaruhi partai politik utama kehilangan dukungannya di masa depan.

Berbicara mengenai kehilangan kedaulatan, ada dua isu utama bagi pemerintah Hungaria. Pertama, kehilangan kontrol atas siapa yang diperbolehkan dan dengan metode apa ia dapat diperkenankan datang ke Hungaria. Arus pengungsi ke Eropa, baik ilegal maupun legal, telah mengoyak kepercayaan diri pemerintah Hungaria atas kontrol terhadap perbatasannya sendiri. Hal ini berhubungan dengan isu kedua, yaitu relasi antara Hungaria dengan Uni Eropa. Melalui sistem kuota, Uni Eropa mengatur bahwa pengungsi didistribusikan sesuai dengan kapabilitas ekonomi setiap anggota (Rothwell & Foster, 2016). Aturan ini dilihat semata sebagai produk negara-negara Eropa Barat yang mendegradasi kedaulatan Hungaria (Rothwell & Foster, 2016; Prandana, 2016, p. 44). Hungaria didukung negara-negara Visegrad: Polandia, Slovakia, Republik Ceko; dalam menolak aturan penerimaan pengungsi Uni Eropa. Negara-negara tersebut juga cukup vokal dalam menolak sistem kuota.

Pemerintah Hungaria telah mampu mengakumulasi rasa takut dan cemas terhadap ‘Liyan’. Penggunaan politik identitas guna menyebarluaskan kepentingan sangat kentara dilakukan oleh pemerintah Hungaria dalam berbagai aspek, mulai dari aspek budaya, politik, keamanan, hingga ekonomi. Di Eropa, Gelombang Pengungsi 2015 turut memicu tumbuhnya populisme. Konsistensinya dalam menolak penerimaan pengungsi telah menampilkan Hungaria sebagai salah satu aktor berpengaruh bagi suara sayap-kanan di kawasan.

—

[1]     Terdapat tiga jenis pesan yang disampaikan di papan reklame: (1) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda harus menghormati budaya kami.’ (2) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda harus menghormati hukum kami.’ (3) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda tidak boleh mengambil pekerjaan kami.’ Pesan-pesan ini hanya ditulis dalam Bahasa Hungaria.

—

Aldoreza Prandana, M.Sc.

Koordinator Kerjasama Internasional,

International Undergraduate Program,

Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM

aldorezaprandana@gmail.com 

—

 

References

• Bayer, L. (2018). Hungary and Poland to EU: don’t shut us out. Politico. Retrieved from: https://www.politico.eu/article/hungary-poland-tell-eu-dont-shut-us-out/
• Bodissey, B. (2016). The Full Text of Viktor Orban’s Speech. Gates of Vienna. Retrieved from: http://gatesofvienna.net/2016/03/the-full-text-of-viktor-orbans-speech/
• Crepaz, M., M., L. (2008). Trust Beyond Borders: Immigration, the Welfare State, and Identity in Modern Societies (4th ed). Michigan, MI: The University of Michigan Press.
• Geertz, C., (1973). The Interpretation of Cultures. New York City, NY: Basic Books, Inc.
• Gorondi, P. (2018). Hungary’s Orban: Western Europe is under migrant invasion. The Washington Post. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/europe/massive-peace-march-in-hungary-backing-viktor-orban/2018/03/15/27722256-284f-11e8-a227-fd2b009466bc_story.html?utm_term=.b1bb2b4184f9
• Juhász, A., Hunyadi, B., & Zgut, E. (2015). Focus on Hungary: Refugees, asylum and migration. Heinrich Böll-Stiftung. Retrieved from: https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf
• Kallius, A., Monterescu, D., & Rajaram., P., K. (2016). Immobilising mobility: Border ethnography, illiberal democracy, and the politics of the “refugee crisis” in Hungary. American Ethnologist, 43(1). pp. 25-37.
• Kingsley, P. (2016). Hungary’s refugee referendum not valid after voters stay away. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/hungarian-vote-on-refugees-will-not-take-place-suggest-first-poll-results?CMP=twt_a-world_b-gdnworld
• Kulcsar, L., J., & Yum, Y. (2012). One Nation, One Brand? Nation Branding and Identity Reconstruction in Post-Communist Hungary. In: Kaneva, N., 2012. Branding Post-Communist Nations: Marketizing National Identities in the “New” Europe. (pp. 193-212) New York, NY: Routledge.
• Lane, O. (2016). Hungary: Mass migration and terrorism go hand in hand. Breitbart. Retrieved from: http://www.breitbart.com/london/2016/07/19/hungary-mass-migration-terrorism-go-hand-hand/
• Meredith, S. (2018). Hungary’s Viktor Orban suffers surprise by-election defeat ahead of national vote. CNBC. Retrieved from: https://www.cnbc.com/2018/02/26/hungary-viktor-orban-suffers-surprise-by-election-defeat-ahead-of-national-vote.html
• Metcalfe-Hough, V. (2015). The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions. Overseas Development Institute. Retrieved from: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9913.pdf
• Newton, C. (2018). Hungary: Could election upset spell end for illiberal Orban? Al Jazeera. Retrieved from: https://www.aljazeera.com/news/2018/02/hungary-election-upset-spell-illiberal-orban-180226181541830.html
• Nolan, D. (2015). Hungary government condemned over anti-immigration drive. The Guardian. Retrieved from: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/hungary-government-condemned-over-anti-immigration-drive
• Obordo, R. (2016). ‘The question was stupid’: Hungarians on the refugee referendum. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/the-question-was-stupid-hungarians-on-the-refugee-referendum
• Papademetriou, D., G. (2012). Rethinking National Identity in the Age of Migration. Migration Policy Institute. Retrieved from: http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-rethinking-national-identity-council-statement
• Prandana, A. (2016). ‘We do not want any refugees!’: The perception of identity on migration crisis and the migration crisis implications on Hungary. University of Gothenburg Student Theses Directory. Retrieved from: http://hdl.handle.net/2077/52248
• Rothwell, J., & Foster, P. (2016). Hungary referendum: 98 per cent of voters say ‘no’ to EU migrant quotas. Telegraph. Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/02/hungary-votes-no-to-migrant-quotas-polls-suggest—but-what-does/
• Smith, R. (2018). Will Hungary be next to leave EU after referendum landslide? Express. Retrieved from: https://www.express.co.uk/news/world/717015/hungary-leave-eu-european-union-referendum

—

Tulisan ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris.

Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies.

 

From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/identitas-nasional-penggunaan-politik-identitas-dalam-gelombang-pengungsi-2015-di-hungaria/> 

 

20 April 2018 By Publikasi IIS

ISSUE 02 | 2019 (ugm.id/IISBriefBokoHaram)

 

Kekerasan berbasis agama kerap ditemukan di Nigeria sejak tahun 1953. Kekerasan ini kian meningkat seiring dengan munculnya kelompok Boko Haram atau Jama’a Ahl as-Sunna Li-da’wa wa-al Jihad, yang berusaha mengimplementasikan hukum Sharia dengan cara-cara kekerasan (Patricio Asfura-Heim, 2015). Dalam upaya melawan kelompok teroris Boko Haram, pemerintah Nigeria terus memperkuat militernya. Sampai titik tertentu, cara ini terbukti berhasil mempersempit ruang gerak hingga melemahkan kelompok teroris Boko Haram (Matfess, 2015). Meskipun demikian, pendekatan yang terlalu militeristik tanpa mengikutsertakan pengalaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, akan membuat perjuangan pemerintah sia-sia. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan bahwa mengikutsertakan pengalaman perempuan akan memberikan realitas konflik yang lebih menyeluruh. Mengikutsertakan pengalaman perempuan juga dapat memunculkan strategi alternatif yang penting untuk dipertimbangkan dan diterapkan ketika konflik berlangsung maupun ketika konflik telah berakhir.

—

Jonathan Evert Rayon

Pusat Studi ASEAN

Fisipol UGM

evertjoevertjo@gmail.com

—

Daftar Pustaka 

• Group, I. C. (2016). Nigeria: Women and the Boko Haram Insurgency. International Crisis Group Africa Report, 1-27.
• Kriel, R. (2017, August 11). Retrieved from CNN: https://edition.cnn. com/2017/08/10/africa/boko-haram-women-children-suicide-bombers/index.html
• Matfess, H. (2015, December 29). Retrieved from Quartz Africa:https://qz.com/africa/582933/ nigeria-is-winning-the-battle-with-boko-haram-but-it-is-still-losing-the-war/
• Osborne, S. (2017, February 8). Retrieved from Independent:https://www.independent.co.uk/ news/world/africa/nigerian-woman-boko-haram-amina-paid- 50p-for-suicide-bombing-attack-terrorist-islamist-a7569521.html
• Patricio Asfura-Heim, a. J. (2015). Diagnosing the Boko Haram Conflict: Grievances, Motivations, and Institutional Resilience in Northeast Nigeria. CNA’s Occasional Paper, 1-67.
• Stokes, W. (2015). Feminist Security Studies. In S. M. Peter Hough, International Security Studies (pp. 44-56). Oxon: Routledge.
• Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press.
• V. Spike Peterson, A. (2010). Global Gender Issues in the New Millennium. Central Avenue: Westview Press.
• Watch, H. R. (2014). Those Terrible Weeks in Their Camp: Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria. Human Rights Watch.
• Zenn, J. (2014). Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok Schoolgirls. CTT Centinel, 1-28.