Issue 03 | April 2017 (https://simpan.ugm.ac.id/s/sUd2d4zOSud3aLW#pdfviewer)

Bulan April ini menandakan 62 tahun sejak penyelenggaranaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, sebuah peristiwa di mana 29 negara dari Asia dan Afrika bertemu untuk mempromosikan nilai-nilai anti-kolonialisme dan kerja sama antara kedua benua. Konferensi ini merupakan awal dari pembentukan kerjasama yang lebih mendalam, seperti Gerakan Non-Blok dan G-77. Semangat Bandung atau lebih sering disebut dengan Bandung Spririt, telah mendorong negara-negara KAA untuk melakukan kerjasama berbasis saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan negara. (Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia, 1955)

Setelah Perang Dingin berakhir, negara-negara KAA terus berupaya untuk mempertahankan Semangat Bandung dengan membangun berbagai kerja sama. Salah satu contohnya adalah pembentukan New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) yang dipimpin oleh Indonesia dan Afrika Selatan pada tahun 2005. Kerja sama ini dibentuk untuk membangunkan kembali Semangat Bandung yang dinilai “terus menjadi fondasi yang solid, relevan dan efektif dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Negara-Negara Asia dan Afrika serta dalam mengatasi permasalahan global yang menjadi perhatian bersama” (Senior Officials Meeting, 2009). NAASP bekerja dalam tiga bidang utama, yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya. Kerjasama lain yang menggambarkan upaya negara-negara KAA dalam mempertahankan Semangat Bandung adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), sebuah unit spesial di bawah United Nations Development Program (UNDP). KSS tidak hanya mendorong kerjasama antara negara-negara Selatan tetapi juga antara negara-negara Selatan dan Utara dalam rangka pembangunan negara Selatan.

Meskipun negara-negara KAA telah membangun berbagai kerjasama tersebut, upaya dalam menghidupkan kembali Semangat Bandung masih menghadapi berbagai tantangan. Setidaknya ada dua tantangan utama yang dihadapi negara-negara tersebut. Pertama, kesulitan dalam membangun kerjasama pembangunan alternatif yang lebih terintegrasi dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60, ada kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara KAA untuk “membangun sistem ekonomi global yang baru … untuk menghentikan dominasi suatu kelompok negara terhadap negara-negara lain,” (Widodo, 2015). Hal ini penting karena isu pembangunan masih menjadi perhatian utama Negara-Negara KAA dan mereka ingin mengatasi permasalahan tersebut tanpa harus bergantung pada negara pendonor.

Permasalahannya adalah negara-negara KAA belum berhasil dalam membangun pandangan yang sama perihal kerjasama pembangunan alternatif seperti apa yang harus mereka bangun. Salah satu faktor kegagalan ini adalah karena aktor-aktor yang terlibat di dalamnya sangat heterogen, baik dalam hal tingkat ekonomi, sistem politik, maupun prioritas serta kepentingan dalam politik internasional. Sebagai contoh, Jepang merupakan anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sementara Cina merupakan negara yang sering mengkritisi mekanisme OECD. Sulit bagi negara-negara KAA untuk menyetujui mekanisme kerjasama pembangunan alternatif ketika aktor-aktor di dalamnya memiliki pandangan yang cukup kontradiktif.

Seringkali negara-negara KAA juga lebih berfokus pada kerjasama bilateral dibanding multilateral. Tentu saja, kerjasama pembangunan dapat dilakukan melalui mekanisme ini tetapi salah satu permasalahan dalam kerjasama pembangunan bilateral adalah tingkat transparansi yang relatif rendah (Fagan, 2012). Hal ini mempersulit publik untuk mengetahui ukuran serta kesuksesan dari program kerjasama yang dijalankan oleh kedua negara terlibat. Rendahnya transparasi juga dapat meningkatkan persepsi negatif terhadap program pembangunan negara-negara berkembang—yang kemudian dapat digunakan sebagai senjata negara pendonor ‘tradisional’ untuk mengkritisi program tersebut dan memperkuat klaim bahwa program pembangunan miliknya lebih baik.

Selain itu, program pembangunan yang selama  ini diusulkan oleh negara KAA belum memberikan solusi yang cukup berbeda dari program pembangunan yang ditawarkan negara-negara Utara. Program-program tersebut belum sepenuhnya lepas dari institusi pembangunan ‘tradisional’. Salah satu contohnya adalah Contingent Reserve Arrangement (CRA), sebuah kerangka kerjasama yang didirikan oleh Negara-Negara BRICS, yang bertujuan untuk mendukung stabilitas keuangan negara-negara anggotanya. Untuk mendapatkan pinjaman lebih dari 30 persen kuota yang mereka miliki, negara anggota CRA harus terlebih dahulu mendapat structural adjustment loan dari IMF serta memenuhi persyaratannya sebelum bisa mendapatkan pinjaman (Bond, 2016). Hal ini menunjukkan masih adanya ketergantungan program CRA terhadap IMF.

Program ini juga tidak bebas dari kepentingan politik seperti yang mereka klaim. Sebagai contoh, meskipun Presiden Xi mengklaim bantuan pembangunan Cina tidak memiliki ‘keterkaitan politik’, pada kenyataannya, Cina masih menerapkan Kebijakan ‘Satu Cina’ (One-China Policy) sebagai “fondasi politik penting … dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia.” (Kementerian Luar Negeri PRC, 2016)

Tantangan kedua dalam menghidupkan kembali Semangat Bandung adalah kesulitan negara-negara KAA untuk mengeluarkan satu suara dalam institusi internasional. Hal ini telah lama menjadi salah satu hambatan terbesar bagi negara-negara berkembang terutama karena beberapa negara kekuatan tengah dalam KAA telah menunjukkan persaingan satu sama lain. Sebagai contoh, dalam hal reformasi keanggotaan Dewan Keamanan PBB, India, Afrika Selatan dan Jepang berada pada posisi mendukung. Sebaliknya, Cina secara tidak langsung menunjukkan posisi yang berlawanan terhadap ide ini dengan alasan bahwa reformasi akan mengganggu persatuan dan stabilitas DK PBB. Pada tahun 2011, negara-negara berkembang memiliki kesempatan besar untuk mengisi posisi direktur IMF dengan munculnya kandidat-kandidat dari India, Cina, Meksiko dan Brazil. Akan tetapi, mereka gagal untuk menghasilkan satu suara dalam mengalahkan kandidat dari Amerika, Christine Lagarde. Hal serupa juga terjadi pada pemilihan presiden Bank Dunia pada tahun 2012. Okonjo-Iweala, kandidat kuat dari Nigeria, gagal untuk mendapatkan posisi tersebut karena Cina, India dan Brazil lebih memilih untuk memberikan suara kepada Jim Yong Kim, kandidat dari Amerika.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam banyak kesempatan, Semangat Bandung masih kontradiktif dengan kepentingan nasional negara-negara KAA, dan dapat terlihat bahwa mereka lebih memilih kepentingan nasionalnya dibanding “solidaritas” di antara negara-negara KAA. Terlebih lagi, negara-negara KAA telah melakukan kerjasama pembangunan dengan negara-negara Utara dalam waktu yang sangat lama sehingga perubahan status quo dapat menimbulkan risiko terganggunya kepentingan nasional yang mereka miliki. Ini merupakan tantangan bagi negara-negara KAA untuk mengatur ulang prioritasnya dan menempatkan kerjasama antara mereka di atas kerjasama dengan negara-negara maju.

Semangat Bandung mungkin masih tetap ada dan dinilai relevan hingga saat ini. Akan tetapi, semangat ini perlu dihidupkan kembali dan direalisasikan oleh negara-negara KAA. Kerjasama dan komitmen dari negara-negara tersebut dibutuhkan untuk membuat sebuah perubahan konkret yang tidak hanya direncanakan dalam dokumen, dielu-elukan dalam pidato, atau dituliskan sebagai prinsip yang tidak dipraktikkan secara nyata. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memperkuat NAASP dan memperluas keanggotaannya sehingga program kerjasama tersebut dalam menjadi mekanisme multilateral dari KSS. Untuk mencapai hal tersebut, setiap negara harus menunjukkan keinginan dan upaya riil mereka dalam menjadikan kerjasama tersebut lebih kuat, seperti dengan membentuk institusi internasional yang dapat menjadi media bagi negara-negara KAA untuk mendiskusikan dan menginisiasi kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka. Penting juga bagi negara-negara kekuatan tengah dalam KAA, seperti Cina, India dan Brazil untuk berpartisipasi aktif dalam kerjasama ini supaya mereka dapat menjadi motor penggerak di dalamnya. Selain itu, hubungan dan dukungan dari institusi internasional juga penting karena mereka merupakan platform utama dalam kerjasama internasional. Oleh karena itu, Semangat Bandung juga perlu didorong dalam insitusi-institusi seperti PBB dan WTO sehingga agenda pembangunan di tingkat internasional dapat lebih mengakomodasi kepentingan negara-negara KAA.

—

Maulida Widya Kawuri

Asisten Peneliti di Institute of International Studies,

Departmen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

maulidawidya@gmail.com

—

Referensi

• Blackden, R. (2012, April 19). World Bank vote shows lack of mortar to hold BRICs together. Retrieved April 18, 2017, from The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/9215601/World-Bank-vote-shows-lack-of-mortar-to-hold-BRICs-together.html.
• Bond, P. (2016). BRICS banking and the debate over sub-imperialism. Third World Quarterly, 37(4), 613. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1128816.
• Fagan, C. (2012, November 20). Aid from China, India, and Brazil: more transparent than the West? Retrieved April 19, 2017, from Transparency International: http://blog.transparency.org/2012/11/20/aid-from-china-india-and-brazil-more-transparent-than-the-west/.
• Gosovic, B. (2016). The resurgence of South-South cooperation. Third World Quarterly, 37(4), 737. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2015.1127155.
• Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia (1955). Asia-Africa speak from Bandung. Djakarta: Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia. Retrieved April 18, 2017, from The Franke Institute for the Humanities: http://franke.uchicago.edu/Final_Communique_Bandung_1955.pdf.
• Ministry of Foreign Affairs, The People’s Republic of China (2016, November 24). China’s Policy Paper on Latin America and the Caribbean. Retrieved April 18, 2017, from Ministry of Foreign Affairs, The People’s Republic of China: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1418254.shtml.
• Senior Officials’ Meeting (2009, October 12-13). Declaration on the New Asian-African Strategic Partnership. Retrieved April 18, 2017, from Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia: http://www.kemlu.go.id/Documents/NAASP/Hyperlink%201.pdf.
• The Times of India (2015, August 12). India suffers blow as US, Russia, China oppose UNSC reform talks. Retrieved April 19, 2017, from The Times of India: http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-suffers-blow-as-US-Russia-China-oppose-UNSC-reform-talks/articleshow/48451508.cms.
• Widodo, J. (2015, April 22). Opening Statement H.E. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia at The Asian-African Summit 2015. Retrieved April 19, 2017, from Bandung Spirit: http://www.bandungspirit.org/IMG/pdf/jokowi-jakarta_opening_statement-220415-bsn.pdf.

—

Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies.

From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/enam-dekade-konferensi-asia-afrika-tantangan-dalam-menghidupkan-kembali-semangat-bandung/> 

29 Maret 2017 By Publikasi IIS

 Issue 06 | September 2017 (https://simpan.ugm.ac.id/s/MazMlUHxQDByFOr#pdfviewer)

Kebangkitan populisme sayap kanan di negara-negara demokratis terasa menggelisahkan bagi pluralis-demokrat. Berbagai elemen pendukung populisme sayap kanan dianggap sebagai kelompok yang tidak normal. Begitu pun di Indonesia, kelompok yang melabeli diri Islamis dianggap sebagai musuh demokrasi. Di sisi lain, kelompok pendukung status quo sebagai pemilik narasi hegemonik selalu berlindung di balik ide bahwa Pancasila, demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan HAM sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh ditentang, baik pada dirinya dan final. Dengan begitu, definisi politik menyempit karena ia dianggap sebagai masalah moralitas dan etika semata. Dimensi politik yang esensial—bahwa politik adalah soal pertentangan terus-menerus di antara berbagai kepentingan berbeda—justru disisihkan dari perbincangan tentangnya. Populisme sayap kanan yang kini bangkit adalah konsekuensi dari penyempitan makna politik tersebut.

Populisme sayap kanan mulai mendapat perhatian sejak kebangkitan Partai Front Nasional dalam Pemilu Prancis tahun 2002. Raihan suara sebesar 17.8% membuka kesempatan bagi Front Nasional untuk mengajukan kandidat presiden pertama sepanjang sejarah partai, yakni Marie Le Pen (The Guardian, 2002). Pada Pemilu Prancis 2017, partai yang sama meraih 33.9% suara dan kembali mengusung Le Pen sebagai kandidat. Seiring dengan kebangkitan Front Nasional di tahun 2002, partai-partai sayap kanan  di Eropa perlahan berhasil berhadapan dengan partai yang secara tradisional dominan. Partai-partai ini seringkali bangkit dalam konteks pemilu yang penuh dengan sentimen anti-pengungsi, anti-pluralisme, maupun anti-kemapanan.

Negara-negara di Eropa tidaklah sendiri. Populisme sayap kanan juga mendapat momentum di Amerika Serikat (AS)—negara yang mengklaim sebagai wajah demokrasi—dengan terpilihnya Donald Trump yang rasis. Asia juga tidak luput dari bangkitnya populisme sayap-kanan. India, Filipina, Jepang, dan dalam derajat tertentu—apabila kita merujuk pada Aksi Bela Islam 411 dan 212—Indonesia memiliki pengalaman yang sama beberapa tahun belakangan. Meski masing-masing memiliki konteks yang berbeda, populisme sebagai mode artikulasi aspirasi sosial, politik atau ideologi apapun yang menciptakan polarisasi antara mereka yang melihat dirinya sebagai ‘rakyat’ (people) melawan rezim yang mapan (establishment) tetap nampak dalam kasus-kasus tersebut. Mengapa populisme sayap kanan bangkit dan mendapat dukungan besar saat ini?

Dalam sudut pandang pemikir pasca-strukturalis Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, populisme sayap kanan muncul karena wacana yang dominan saat ini menghilangkan dimensi yang-politis dari politik, sehingga tidak ada ruang alternatif bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya selain melalui diskursus sayap kanan yang dianggap paling mampu mengakomodasi aspirasi mereka. Dimensi politis hilang ketika arena publik dihegemoni oleh berbagai wacana yang seolah diperlakukan sebagai produk konsensus. Konsekuensinya, wacana hegemonik tersebut tidak memperoleh tantangan apapun.

Demokrasi liberal sebagai wacana dominan saat ini tidak memiliki kapasitas untuk memahami karakter dasar politik yang sebagai pertentangan terus-menerus di antara klaim-klaim politik yang berbeda (Mouffe, 1993). Kelompok yang bermacam-macam di dalam suatu komunitas politik memproduksi wacana yang beragam, saling bertentangan, juga konfliktual. Justru pertentangan dan pluralitas inilah yang membuat politik menjadi politis (Mouffe, 2005).

Sejak narasi konfliktual mengenai komunisme dan liberalisme berakhir pada kejatuhan Uni Soviet tahun 1989, neoliberalisme dan globalisasi yang menjadi narasi dominan saat ini membuat pertentangan wacana menjadi kabur. Keduanya menghilangkan nuansa politis banyak isu publik dan membuatnya nampak seperti keharusan moral semata, misalnya HAM, toleransi, dan good and transparent governance. Dalam bahasa populer, politik menjadi ‘business as usual’; entah ia melanggengkan ketimpangan karena kapitalisme, atau mendekati narasi-narasi yang menantang status quo dengan cara yang sangat legalistik.

Dalam politik negara-negara Barat, baik partai sosial-demokrat, partai konservatif, maupun partai liberal sama-sama mendukung kapitalisme dan tidak menghadirkan celah bagi alternatif lain untuk warga. Keadaan sama terjadi pula di beberapa negara Asia seperti Indonesia, India, atau Filipina dengan partai yang tidak memiliki ideologi, keberpihakan maupun kebijakan spesifik. Mereka sekadar menjadi partai catch-all[1]. Masyarakat dituntut untuk melihat kontes politik praktis sekadar sebagai kompetisi moral dan etika. Kemunculan populisme sayap kanan merupakan konsekuensi dari depolitisasi ini. Massa yang selama ini tidak pernah mendapat akses untuk memunculkan narasi politis ke ruang publik kini mendapatkan sebuah payung, dan saat ini, payung tersebut merupakan identitas yang sangat primordial seperti ras, agama, dan etnis (Mouffe, 2005).

Populisme bekerja dengan membentuk narasi yang memisahkan masyarakat menjadi ‘kami’ (us) dan ‘mereka’ (them); popular sovereignty dan establishment; radikal dan demokrat; nasionalis dan moderat. Keduanya saling mengeksklusi satu sama lain. Sebenarnya di dalam kedua narasi ini tetap terdapat keberagaman opini, wacana, dan klaim. Tetapi keberagaman ini dapat menemukan koherensi ketika ada payung yang bisa merepresentasikan klaim dan wacana tersebut (Laclau, 2005; Mouffe, 1993). Gagasan mengenai popular sovereignty muncul karena demokrasi liberal di negara-negara demokratis justru tidak menyisakan kesempatan yang berarti bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam keputusan penting. Padahal legitimasi demokrasi itu secara prinsip berasal dari rakyat. Defisit demokrasi ini menjadi celah bagi kelompok sayap kanan untuk mengklaim diri mewakili rakyat.Dalam banyak fenomena populisme akhir-akhir ini, label yang paling terlihat dalam ‘the people’ adalah fundamentalisme agama dan ras. Kedua hal tersebut menjadi hantu besar bagi demokrasi karena karakternya yang eksklusif. Agama familiar diperlakukan sebagai alat untuk mencapai posisi politik yang menguntungkan bagi beberapa orang. Tetapi bagi banyak orang lain, identitas mereka sebagai pemeluk agama A, B, C yang sakral sudah cukup untuk mewakili perlawanan atas keadaan sosial-ekonomi mereka terhadap status quo.

Salah satu contoh kasus adalah Bharatiya Janata Party (BJP) di India yang mengusung Narendra Modi sebagai Perdana Menteri. BJP merupakan partai yang berideologikan Hindutva dengan visi membuat India sepenuhnya milik komunitas Hindu. Modi mendapatkan kedudukannya saat ini karena kooperasi lintaskasta di India yang merasa tertekan dengan berkembangnya penguasa dan kelas menengah Muslim. Sebelumnya, India di era Manmohan Singh mempertahankan sekularisme untuk mencegah perpecahan masyarakat dan memfokuskan negara pada pembangunan dan liberalisasi ekonomi yang cepat. Meski mampu mengantar India tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, namun pembangunan dan proyek ekonomi di era Singh cenderung mengabaikan konstituen besar Hindu (40%) yang sedang bangkit, yaitu kelompok other backward caste (OBC) yang berasal dari kasta ksatria dan waisya. OBC sendiri tidak pernah menerima aksi afirmatif. Kelompok ini berusaha mempertahankan posisinya di tengah persaingan urban dengan kelompok Muslim yang kelas menengahnya pun sedang berkembang. Modi hadir dengan basis sosial dari OBC yang disebutnya sebagai ‘neo-middle class’—memberikan tanda bahwa kelompok ini menentukan proyek ekonomi Modi (Sridharan & Varshney, 2001). Dalam kasus ini, BJP yang secara tradisional berideologi Hindutva menyediakan kendaraan bagi kelompok lintaskasta yang tertekan untuk menyuarakan aspirasinya. Sekularisme yang selama ini dianggap konsensus pun dipertanyakan dalam keadaan demikian.

Begitu pula yang terjadi di AS dan Eropa. Privilese ekonomi kelas menengah kulit putih terancam hilang karena mereka harus bersaing dengan imigran dari ras lain seperti orang kulit hitam dan Muslim. Ketiadaan jaminan sosial di AS, ekonomi yang sedang lesu di Eropa dan AS, serta penguasa yang tidak berpihak pada kelas pekerja kulit putih turut memengaruhi pilihan mereka untuk mendukung gerakan sayap-kanan maupun para pemimpin berideologi nasionalis ekstrim karena pemimpin ini mengartikulasikannya dalam kampanye mereka (The Guardian, 2016). Alih-alih, elit moderat menyatakan afirmasi bagi LGBT, perubahan iklim, dan memberi kuota bagi pengungsi—hal-hal yang bagi kelas pekerja kulit putih tidak mewakili kepentingan mereka.

Gambaran serupa dapat disaksikan di negeri kita sendiri. Kelompok Islam politik semakin kuat karena mereka memiliki narasi yang menghadapkan Islam pada sebuah keadaan yang merugikan dan memarjinalkan kelompok Muslim. Aksi 411 dan 212 yang memprotes Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat dukungan dari banyak kaum Muslim Jakarta yang ruang hidupnya dan opininya dihilangkan oleh penguasa demi kepentingan kelas menengah. Penggusuran rumah tanpa komunikasi yang baik demi sebuah lahan bermain kelas menengah, kondisi kerja yang tidak ramah bagi kaum miskin kota, ruang publik yang terus dieliminasi digantikan pusat perbelanjaan yang menawarkan ruang publik semu, lingkungan hidup yang dicemari oleh reklamasi, pabrik-pabrik besar, juga proyek betonisasi di Jakarta memicu kekecewaan terhadap Ahok atau elit politik yang berkuasa.

Betapapun intensnya kampanye mengenai Pancasila, persatuan, dan toleransi, tetap saja tidak dapat menautkan visi mereka dengan penderitaan kaum miskin urban. Kelompok Islam radikal-lah yang dapat memayungi penderitaan tersebut; mereka yang memiliki sebuah konsepsi berbeda mengenai seperti apa seharusnya toleransi, demokrasi, atau Pancasila—konsepsi yang selama ini dianggap terberi, tidak terelak, tidak tertandingi. Populisme sayap kanan karenanya merupakan disrupsi terhadap politik sebagai business as usual serta mengeskpos natur politik yang selalu dipenuhi pertentangan.

Kebangkitan populisme sayap kanan sebagai konsekuensi dari depolitisasi tidak membuat demokrasi kehilangan relevansinya. Selama arena politik tidak ditutup, maka kontestasi di antara berbagai narasi merupakan tanda bahwa demokrasi itu masih ada. Pada akhirnya populisme sayap kanan pun lebih banyak mengikuti prosedur demokrasi yang berlaku dalam menyampaikan aspirasi politiknya, meskipun aksi kekerasan masih terjadi, seperti aksi supremasis kulit putih yang menewaskan seorang warga di Charloteville, pemboikotan acara keagamaan, maupun aksi vigilantisme.

Setiap pemain dalam arena politik memiliki segala kesempatan untuk dapat berpartisipasi dan menciptakan narasi hegemonik. Mereka yang mengklaim dirinya liberal atau moderat perlu mempertimbangkan untuk bersikap terbuka tidak hanya pada keberagaman primordial, tetapi juga keberagaman narasi dan ide yang hadir dalam ruang publik, serta melihat konteks yang lebih besar di balik teriakan-teriakan yang terdengar rasis, xenophobik, atau supremasis. Dengan memahami ide yang berseberangan, maka kelompok moderat sebenarnya mempertahankan dimensi pluralisme demokrasi serta mengevaluasi cara mereka merepresentasikan suara masyarakat.

—

Naomi Resti Anditya

Asisten Riset Institute of International Studies,

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada

naonugroho@gmail.com

—

Catatan Kaki

[1] Partai ‘catch-all’ adalah istilah untuk partai politik yang tidak memiliki ideologi spesifik. Partai ini berupaya untuk menarik suara dari orang-orang dengan pandangan yang beragam dalam jumlah besar.

—

Referensi

• Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: Verso.
• Mouffe, C. (1993). The Return of The Political. London: Verso.
• Mouffe, C. (2005). The ‘End of Politics’ and the Challenge of Right-wing Populism. Dalam F. Panizza, Populism and the Mirror of Democracy 1. London: Verso.
• New York Times. (2016, 4 Desember). Europe’s Rising Far Right: A Guide to the Most Prominent Parties. Dipetik tanggal 31 Agustus 2017, dari New York Times:https://www.nytimes.com/interactive/2016/world/europe/europe-far-right-political-parties-listy.html?mcubz=1.
• Sridharan, E., & Varshney, A. (2001). Toward Moderate Pluralism: Political Parties in India. Dalam L. Diamond, & R. Gunther, Political Parties and Democracy. Maryland: John Hopkins University Press.
• The Guardian. (2002, 22 April). Le Pen vote shocks France. Dipetik tanggal 31 Agustus 2017, dari The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2002/apr/22/thefarright.france.
• The Guardian. (2016, 9 November). Why did people vote for Donald Trump? Voters explain. Dipetik tanggal 18 September 2017, dari The Guardian: https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/why-did-people-vote-for-donald-trump-us-voters-explain.

—

Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies. 

From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/issue06-2017/> 

21 September 2017 By Publikasi IIS

 Issue 01 | 2018 (https://simpan.ugm.ac.id/s/gX3RSfhPZcMDoVD#pdfviewer)

Dalam rezim iklim global, utamanya Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), beragam isu terkait ketimpangan antara negara-negara Utara dan Selatan menjadikan proses negosiasi iklim semakin kompleks. Kompleksitas tersebut didasari oleh beberapa persoalan: (1) negara mana yang paling bertanggung jawab atas perubahan iklim global; (2) negara mana yang paling menderita atas dampak perubahan iklim; dan (3) negara mana yang kemungkinan besar akan menanggung biaya lebih besar untuk mengatasi dampak perubahan iklim (Roberts dan Parks, 2007). Negara-negara Selatan menghadapi ketidakadilan di tengah berbagai gerakan iklim global yang diambil oleh UNFCCC. Kendati demikian, negara-negara Selatan berupaya untuk mengatasi ketidakadilan tersebut, salah satunya melalui Kerja Sama Selatan-Selatan dalam Perubahan Iklim atau South-South Cooperation on Climate Change (SSCCC). Di tengah berbagai inisiatif iklim global, menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana kesenjangan antara Utara dan Selatan termanifestasikan dalam UNFCCC dan sejauh mana SSCCC berusaha menjembatani ketimpangan tersebut.

Negosiasi Iklim: Bentuk Ketimpangan yang Lain?

Negosiasi iklim tidak lepas dari perdebatan terkait kesenjangan Utara-Selatan, termasuk masalah tentang ketimpangan dan upaya redistribusi tanggung jawab menyelamatkan iklim (Parikh, 1994; Parks dan Roberts, 2008; Rosales, 2008; Doyle dan Chaturvedi, 2010). Negosiasi iklim internasional terletak dalam konteks ketimpangan relasi ekonomi-politik antara Utara-Selatan. Aturan-aturan yang diciptakan di dalam perjanjian iklim bilateral dan/atau multilateral mencegah negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan strategi-strategi industrialisasi dan pembangunan yang dulunya diadopsi oleh negara-negara maju ketika masih berada pada tahap berkembang. Alhasil, negara-negara Selatan—sebagai negara yang perkembangannya relatif lebih “lamban”—khawatir bahwa komitmen untuk mereduksi emisi gas rumah kaca akan membatasi kapasitasnya dalam mengembangangkan perekonomiannya.

Ketidakadilan tersebut diindikasikan oleh kesulitan Selatan untuk memajukan kepentingannya di dalam kebijakan terkait iklim dan pembangunan berkelanjutan, contohnya dalam proyek Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) di bawah UNFCCC. Bagi beberapa negara berkembang, REDD+ merupakan aksi iklim yang problematik karena mekanismenya memungkinkan praktik-praktik komodifikasi terhadap hutan, perampasan hak masyarakat adat, dan pembatasan terhadap aktor-aktor di tingkat nasional maupun masyarakat akar rumput untuk terlibat dalam menentukan metode manajemen hutan. Bolivia adalah salah satu contoh empiris yang menentang REDD+ dikarenakan serangkaian problematika tersebut, sehingga Bolivia menawarkan mekanisme alternatifnya sendiri yang disebut sebagai “Joint Mitigation and Adaptation Mechanism for the Comprehensive and Sustainable Management of Forest and the Mother Earth” (Lang, 2012). Negara-negara Selatan cenderung memiliki posisi tawar yang tidak strategis di dalam proses pembuatan keputusan, padahal keputusan tersebut juga akan membawa dampak tertentu baginya. Perjanjian Paris misalnya, banyak dikritik karena mekanismenya cenderung lemah dalam mempromosikan peran negara-negara Selatan ataupun menyediakan perlindungan kepada negara-negara Selatan selaku pihak yang paling rentan ketika menghadapi dampak perubahan iklim (Harvey, 2015; Lyster, 2017).

Menjembatani Kesenjangan Utara-Selatan

Tahun 2015 silam, diadakan Forum Tingkat Tinggi SSCCC pada Konferensi para Pihak ke-22 (COP-22) UNFCCC di Marakesh. SSCCC adalah kolaborasi antara negara-negara Selatan untuk memajukan peran, kapasitas, dan kesiapannya dalam proses pemerintahan iklim global. SSCCC berupaya untuk memperluas kemitraan antara negara-negara Selatan dan mendampingi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan Nationally Determined Contributions, yakni serangkaian komitmen nasional untuk melakukan aksi iklim yang ditetapkan pada Perjanjian Paris (United Nations, 2016). SSCCC dinilai sebagai kerangka kemitraan yang melibatkan inisiatif negara-negara berkekuatan ekonomi baru (emerging economies) untuk mempromosikan dan menyokong gerakan iklim global di antara negara-negara Selatan. Forum ini berupaya memaknai ulang dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, resiliensi iklim, dan praktik-praktik rendah karbon. SSCCC berfungsi sebagai sarana menciptakan dan membagi pengetahuan, mentransfer teknologi energi terbarukan, dan menyediakan akses terhadap data iklim.

Terdapat beberapa praktik yang mengilustrasikan SSCCC. Setelah Taifun Haiyan memorak-porandakan Filipina, Indonesia mendukung upaya pemulihannya (United Nations Development Programme, 2017). Contoh sukses lainnya yaitu proyek mitigasi iklim di kota-kota yang dilaksanakan bersama-sama oleh Indonesia, India dan Afrika Selatan sejak 2011 hingga 2013. Meksipun didanai oleh Britania Raya dan Norwegia serta diinisiasi oleh ICLEI (sebuah asosiasi non-profit global), proyek ini melibatkan kerja sama yang intens antara kota-kota di ketiga negara tersebut. Kota Coimbatore di India berperan sebagai kota percontohan yang menyediakan bimbingan dan pendampingan untuk dua kota lainnya, yaitu Ekurhuleni di Afrika Selatan dan Yogyakarta di Indonesia (ICLEI, 2013).

Terlepas dari upaya-upaya yang telah ditempuh oleh SSCCC, tidak dipungkiri bahwa SSCCC belum melampaui ketimpangan dari rezim iklim global yang ada. Cenderung sukar untuk membuktikan bahwa SSCCC berniat mentransformasi tatanan internasional secara radikal dikarenakan dua pertimbangan utama. Pertama, SSCCC tidak menciptakan tatanan alternatifnya sendiri dan/atau kerangka aksi iklim yang independen di luar UNFCCC. Kedua, SSCCC cenderung sekadar melengkapi kolaborasi yang sudah ada dengan negara-negara Utara untuk memungkinkan negara-negara Selatan memenuhi potensinya di dalam gerakan iklim global.

—

Husna Yuni Wulansari

Asisten Peneliti,

Institute of International Studies

husnayuniw@gmail.com

—

Referensi

• Amin, S. (1976-1977). Social Characteristics of Peripheral Formations: An Outline For An Historical Sociology. Berkeley Journal of Sociology, 21, 27-50.
• Chaturvedi, T. D. (2010). Climate Territories: A Global Soul for the Global. Geopolitics, 15(3), 516-535. https://doi.org/10.1080/14650040903501054.
• Galtung, J. (1971). A Structural Theory of Imperialism. Journal of Peace Research, 8(2), 81-94.
• Harvey, F. (2015, December 14). Paris climate change deal too weak to help poor, critics warn. Retrieved June 1, 2017, from The Guardian:https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/14/paris-climate-change-deal-cop21-oxfam-actionaid
• ICLEI. (2013, March 7). Successful South-South cities cooperation celebrated at closure workshop in Yogyakarta. Retrieved November 2, 2017, from http://southasia2.test.iclei.org/index.php?id=3246
• Lang, C. (2012, October 11). Bolivia’s Joint Mitigation and Adaptation Mechanism: An alternative to REDD? Retrieved November 1, 2017, from http://www.redd-monitor.org/2012/10/11/bolivias-joint-mitigation-and-adaptation-mechanism-an-alternative-to-redd/
• Lang, C. (2012, November 14). Guest Post: REDD Resistance around the world. Retrieved November 1, 2017, from http://www.redd-monitor.org/2012/11/14/guest-post-redd-resistance-around-the-world/
• Lyster, R. (2017). Climate justice, adaptation and the Paris Agreement: a recipe for disasters?. Environmental Politics, 26(3), 438-458. https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1287626
• Parikh, J. (1994). North-South Issues for Climate Change. Economic and Political Weekly, 29(45/46), 2940-2943.
• Roberts, B. C. (2008). Inequality and the global climate regime: breaking. Cambridge Review of International Affairs, 21(4), 621-648. https://doi.org/10.1080/09557570802452979
• Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy. Cambridge: MIT Press.
• Rosales, J. (2008). Economic Growth, Climate Change, Biodiversity Loss: Distributive Justice for the Global North and South. Wiley for Society for Conservation Biology, 1409-1417. doi:10.1111/j.1523-1739.2008.01091.x
• United Nations. (2016, November 7). High-Level Forum on South-South Cooperation on Climate Change. Retrieved Juni 2, 2017, from United Nations Sustainable Development Goals:http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/11/high-level-forum-on-south-south-cooperation-on-climate-change/
• United Nations Development Programme. (2017, November 15). South-South Cooperation on Climate Change. Retrieved November 18, 2017, fromhttp://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/speeches/2017/south-south-cooperation-on-climate-change.html
• United Nations Office for South-South Cooperation. (2015, December 6). South-South Cooperation Crucial to Fighting Effects of Climate Change. Retrieved June 1, 2017, from United Nations:http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/south-south-cooperation-crucial-to-fighting-effects-of-climate-change/

Tulisan ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris.

Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies.

From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/dapatkah-kerja-sama-selatan-selatan-dalam-agenda-perubahan-iklim-menjembatani-kesenjangan-utara-selatan-di-rezim-iklim-global/> 

29 November 2017 By Publikasi IIS 

 Issue 03 | 2018 (https://simpan.ugm.ac.id/s/uZRcLR2J2QrtJqV#pdfviewer)

Politik identitas semakin menguat di Eropa, terutama sejak pada tahun 2015 gelombang pengungsi dan pencari suaka menuju Eropa guna mencari perlindungan dari negara asal yang hancur akibat perang. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), lebih dari 590.000 pengungsi tiba di Eropa melalui jalur laut pada tahun 2015, serta hampir sebanyak 630.000 klaim suaka telah diajukan di negara-negara anggota Uni Eropa (Metcalfe-Hough, 2015).

Hungaria, sebagai salah satu negara penerima pertama, menolak kedatangan pengungsi akibat adanya berbagai kewajiban yang diatur melalui Peraturan Dublin. Peraturan ini mewajibkan pengungsi untuk dicatatkan di negara Uni Eropa yang pertama disinggahi, yang kemudian dibebankan tanggung jawab untuk mengurus pengungsi tersebut. Kewajiban ini memicu penggunaan politik identitas sebagai siasat pemerintah Hungaria guna menolak pengungsi dan ‘agenda Eropa Barat’ dalam aturan Uni Eropa. Situasi ini memunculkan polemik tentang bagaimana seharusnya pengungsi ditangani. Dalam kasus pencari suaka dan pengungsi, politik identitas sering kali menjadi narasi pemerintah untuk memobilisasi rasa takut dan kecemasan pada ‘Liyan’.

Artikel ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah Hungaria menanamkan rasa takut dengan membangun narasi tertentu mengenai identitas imigran. Sangat menarik untuk memahami bagaimana identitas dipersepsikan dan dikonstruksikan dalam kasus ini. Apakah ‘Liyan’ betul-betul mengancam identitas ‘Kami’ di Hungaria? Artikel ini juga akan menjelaskan bagaimana krisis pengungsi memengaruhi dinamika politik di Hungaria.

Ketakutan pada ‘Liyan’: Krisis Pengungsi dan Retorika Anti-Imigrasi di Hungaria

Dalam memahami retorika anti-imigrasi yang digunakan pemerintah Hungaria, penting untuk melihat konsep ‘Kami’ dan ‘Liyan’ yang saling berkait. Karena melalui konsep inilah pemerintah Hungaria menggalang dukungan bagi kebijakannya. Retorika pemerintah Hungaria sangat lekat dengan pandangan primordialisme yakni bahwa identitas adalah sesuatu yang terberi dan alamiah (Geertz, 1973, pp. 259-60). Pandangan ini memahami konflik sebagai akibat dari satu kelompok beridentitas serupa yang melindungi dirinya dari ‘Liyan’. Pada kasus ini, ‘Liyan’ dianggap mengancam kehidupan ‘Kami’ sehingga konflik tidak dapat terhindarkan. Dalam kasus Hungaria, retorika yang seringkali digunakan adalah bahwa pengungsi menginvasi dan mengancam identitas Eropa.

Cara pandang tersebut membentuk kebijakan anti-imigrasi di Hungaria yang diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, pembangunan sejumlah papan reklame berbahasa Hungaria dengan kata-kata provokatif yang merujuk pada pengungsi.[1] Kedua, penutupan perbatasan Hungaria. Ketiga, penyelenggaraan program konsultasi nasional di mana pemerintah menyelenggarakan survei opini warga Hungaria terhadap pengungsi. Survei tersebut dikirim bersama dengan surat dari Perdana Menteri Viktor Orban. Di dalam suratnya, PM Viktor Orban melabeli pencari suaka sebagai ‘migran ekonomi’ dan menyatakan bahwa ‘migran ekonomi melewati perbatasan secara ilegal dan menyamar menjadi pengungsi untuk mencari santunan sosial dan pekerjaan’ (Juhász et al., 2015, p. 25). Di samping itu, beberapa aksi teror yang terjadi setelah arus pengungsi tahun 2015 juga dimanfaatkan pemerintah Hungaria guna menggambarkan pengungsi sebagai teroris yang mengancam Hungaria dan warganya (Kallius et al., 2016, p. 27; Lane, 2016).

Program konsultasi nasional dikritik oleh banyak pihak sebagai upaya penetrasi agenda pemerintah Hungaria kepada warganya (Juhász et al., 2015, p. 25; Kingsley, 2015). Meski demikian, upaya tersebut dianggap sukses jika merujuk pada survei Eurobarometer. Hasil survei pada September 2015 menunjukkan bahwa jumlah responden yang menganggap imigrasi sebagai sebuah ancaman meningkat hingga 65%. Jauh meningkat dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2015, di mana hanya 13 persen populasi menganggap imigrasi sebagai masalah di Hungaria (Juhász et al., 2015, p. 17). Hal ini membuktikan bahwa ketakutan pada imigrasi selama krisis pengungsi telah meningkat dalam kurun waktu kurang dari empat bulan dan retorika anti-imigrasi telah sukses memengaruhi pikiran warganya.

Apakah Pengungsi Mengancam Identitas Nasional Hungaria? 

Identitas telah digunakan guna membentuk rasa takut dan sentimen warga Hungaria pada pengungsi (Prandana, 2016, p. 38). Pemerintah Hungaria menggunakan identitas pengungsi untuk kembali mendapat dukungan dan atensi, setelah sempat kehilangan dukungan akibat perubahan iklim politik. Pemerintah Hungaria bersikukuh bahwa menerima pengungsi akan membahayakan identitas nasional Hungaria (Nolan, 2015; Bodissey, 2016). Akan tetapi, bagaimana kita dapat mendefinisikan identitas nasional Hungaria? Prandana (2016) menyatakan bahwa identitas nasional Hungaria tidak memiliki deksripsi jelas akibat kompleksitasnya. Menjadi seorang Hungaria dapat diartikan bahwa ia berbicara bahasa Hungaria dan merasa nyaman menggunakannya, menghargai rasa hormat dan keterbukaan, mengidentifikasi diri sebagai orang Hungaria beserta segala stereotipnya, atau percaya pada Kristen (Prandana, 2016, pp. 35-36). Terlepas dari banyak interpretasi tentang identitas nasional Hungaria, tidak ada cara untuk menggolongkan seseorang ‘sepenuhnya’ beridentitas nasional Hungaria. Hungaria telah meredefinisi identitas nasionalnya berulang kali, sejak imigrasi pertama melalui Cekungan Karpathia, pada masa Kerajaan Austro-Hungaria dan Ottoman, serta pada saat era Komunis. Menurut sejarah, Hungaria memiliki beragam identitas nasional selama eksistensinya sebagai negara berdaulat.

Label pengungsi sebagai ‘migran ekonomi’ sengaja dipilih oleh pemerintah untuk menutupi kenyataan bahwa mereka lari dari perang. Ini adalah salah satu gagasan utama dalam propaganda pemerintah guna  menyebarkan ketakutan pada masyarakat Hungaria yang mana ketersediaan pekerjaan adalah salah satu masalah utama. Papademetriou (2012) menjelaskan bahwa imigran sering dipandang sebagai beban finansial bagi negara penerima, menyumbang angka pengangguran, penyebab depresiasi upah, dan menyusahkan negara kesejahteraan (welfare state).

Perubahan budaya dan nilai juga menjadi kegelisahan utama masyarakat Hungaria. Dengan menerima pengungsi, mereka takut masa depan Eropa berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebagai penganut Kristen yang kuat, masyarakat Hungaria khawatir akan ide Islamisasi di Eropa. Ketakutan pada perubahan budaya dan nilai juga sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Hungaria, terutama mereka yang hidup di pedesaan, minim pengalaman hidup berdampingan dan berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen (Prandana, 2016, p. 42).

Di sisi lain, isu keamanan menjadi perhatian utama masyarakat Eropa bersamaan dengan munculnya arus pengungsi (Prandana, 2016, p. 43). Serangan bom di Bandara Brussels di Belgia dan Charlie Hebdo adalah dua dari banyak serangan yang digunakan pemerintah Hungaria untuk mengaitkan terorisme dengan pengungsi. Dalam beberapa kasus, teroris memang memanfaatkan arus pengungsi untuk memobilisasi anggotanya melewati perbatasan Eropa. Namun, mengeneralisasi pengungsi sebagai teroris adalah sikap yang abai pada penderitaan mereka dan fakta bahwa mereka menuju Eropa untuk lari dari teroris.

Hungaria menerima aplikasi suaka terbanyak jika dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya. Tetapi fakta ini kontras dengan tingkat penerimaan pengungsi yang justru relatif sangat rendah. Hanya ada sekitar 500 aplikasi yang diterima pada tahun 2015. Arus imigran di Eropa dikhawatirkan berpotensi menghilangkan dukungan politis dan kedaulatan dalam jangka panjang. Koalisi partai yang berkuasa di Hungaria selama ini mendulang popularitas dengan mengakomodasi kebijakan dan ide-ide konservatif. Pertumbuhan populasi imigran akan memengaruhi dinamika politik dan mengubah opini ke arah yang lebih liberal dengan kecenderungan untuk berpihak pada partai sayap-kiri (Prandana, 2016, p. 44). Artinya, perbedaan identitas pengungsi dengan masyarakat Hungaria dapat memengaruhi partai politik utama kehilangan dukungannya di masa depan.

Berbicara mengenai kehilangan kedaulatan, ada dua isu utama bagi pemerintah Hungaria. Pertama, kehilangan kontrol atas siapa yang diperbolehkan dan dengan metode apa ia dapat diperkenankan datang ke Hungaria. Arus pengungsi ke Eropa, baik ilegal maupun legal, telah mengoyak kepercayaan diri pemerintah Hungaria atas kontrol terhadap perbatasannya sendiri. Hal ini berhubungan dengan isu kedua, yaitu relasi antara Hungaria dengan Uni Eropa. Melalui sistem kuota, Uni Eropa mengatur bahwa pengungsi didistribusikan sesuai dengan kapabilitas ekonomi setiap anggota (Rothwell & Foster, 2016). Aturan ini dilihat semata sebagai produk negara-negara Eropa Barat yang mendegradasi kedaulatan Hungaria (Rothwell & Foster, 2016; Prandana, 2016, p. 44). Hungaria didukung negara-negara Visegrad: Polandia, Slovakia, Republik Ceko; dalam menolak aturan penerimaan pengungsi Uni Eropa. Negara-negara tersebut juga cukup vokal dalam menolak sistem kuota.

Pemerintah Hungaria telah mampu mengakumulasi rasa takut dan cemas terhadap ‘Liyan’. Penggunaan politik identitas guna menyebarluaskan kepentingan sangat kentara dilakukan oleh pemerintah Hungaria dalam berbagai aspek, mulai dari aspek budaya, politik, keamanan, hingga ekonomi. Di Eropa, Gelombang Pengungsi 2015 turut memicu tumbuhnya populisme. Konsistensinya dalam menolak penerimaan pengungsi telah menampilkan Hungaria sebagai salah satu aktor berpengaruh bagi suara sayap-kanan di kawasan.

—

[1]     Terdapat tiga jenis pesan yang disampaikan di papan reklame: (1) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda harus menghormati budaya kami.’ (2) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda harus menghormati hukum kami.’ (3) ‘Jika anda datang ke Hungaria, anda tidak boleh mengambil pekerjaan kami.’ Pesan-pesan ini hanya ditulis dalam Bahasa Hungaria.

—

Aldoreza Prandana, M.Sc.

Koordinator Kerjasama Internasional,

International Undergraduate Program,

Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM

aldorezaprandana@gmail.com 

—

References

• Bayer, L. (2018). Hungary and Poland to EU: don’t shut us out. Politico. Retrieved from: https://www.politico.eu/article/hungary-poland-tell-eu-dont-shut-us-out/
• Bodissey, B. (2016). The Full Text of Viktor Orban’s Speech. Gates of Vienna. Retrieved from: http://gatesofvienna.net/2016/03/the-full-text-of-viktor-orbans-speech/
• Crepaz, M., M., L. (2008). Trust Beyond Borders: Immigration, the Welfare State, and Identity in Modern Societies (4th ed). Michigan, MI: The University of Michigan Press.
• Geertz, C., (1973). The Interpretation of Cultures. New York City, NY: Basic Books, Inc.
• Gorondi, P. (2018). Hungary’s Orban: Western Europe is under migrant invasion. The Washington Post. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/world/europe/massive-peace-march-in-hungary-backing-viktor-orban/2018/03/15/27722256-284f-11e8-a227-fd2b009466bc_story.html?utm_term=.b1bb2b4184f9
• Juhász, A., Hunyadi, B., & Zgut, E. (2015). Focus on Hungary: Refugees, asylum and migration. Heinrich Böll-Stiftung. Retrieved from: https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf
• Kallius, A., Monterescu, D., & Rajaram., P., K. (2016). Immobilising mobility: Border ethnography, illiberal democracy, and the politics of the “refugee crisis” in Hungary. American Ethnologist, 43(1). pp. 25-37.
• Kingsley, P. (2016). Hungary’s refugee referendum not valid after voters stay away. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/hungarian-vote-on-refugees-will-not-take-place-suggest-first-poll-results?CMP=twt_a-world_b-gdnworld
• Kulcsar, L., J., & Yum, Y. (2012). One Nation, One Brand? Nation Branding and Identity Reconstruction in Post-Communist Hungary. In: Kaneva, N., 2012. Branding Post-Communist Nations: Marketizing National Identities in the “New” Europe. (pp. 193-212) New York, NY: Routledge.
• Lane, O. (2016). Hungary: Mass migration and terrorism go hand in hand. Breitbart. Retrieved from: http://www.breitbart.com/london/2016/07/19/hungary-mass-migration-terrorism-go-hand-hand/
• Meredith, S. (2018). Hungary’s Viktor Orban suffers surprise by-election defeat ahead of national vote. CNBC. Retrieved from: https://www.cnbc.com/2018/02/26/hungary-viktor-orban-suffers-surprise-by-election-defeat-ahead-of-national-vote.html
• Metcalfe-Hough, V. (2015). The migration crisis? Facts, challenges and possible solutions. Overseas Development Institute. Retrieved from: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9913.pdf
• Newton, C. (2018). Hungary: Could election upset spell end for illiberal Orban? Al Jazeera. Retrieved from: https://www.aljazeera.com/news/2018/02/hungary-election-upset-spell-illiberal-orban-180226181541830.html
• Nolan, D. (2015). Hungary government condemned over anti-immigration drive. The Guardian. Retrieved from: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/02/hungary-government-condemned-over-anti-immigration-drive
• Obordo, R. (2016). ‘The question was stupid’: Hungarians on the refugee referendum. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/the-question-was-stupid-hungarians-on-the-refugee-referendum
• Papademetriou, D., G. (2012). Rethinking National Identity in the Age of Migration. Migration Policy Institute. Retrieved from: http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-rethinking-national-identity-council-statement
• Prandana, A. (2016). ‘We do not want any refugees!’: The perception of identity on migration crisis and the migration crisis implications on Hungary. University of Gothenburg Student Theses Directory. Retrieved from: http://hdl.handle.net/2077/52248
• Rothwell, J., & Foster, P. (2016). Hungary referendum: 98 per cent of voters say ‘no’ to EU migrant quotas. Telegraph. Retrieved from: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/02/hungary-votes-no-to-migrant-quotas-polls-suggest—but-what-does/
• Smith, R. (2018). Will Hungary be next to leave EU after referendum landslide? Express. Retrieved from: https://www.express.co.uk/news/world/717015/hungary-leave-eu-european-union-referendum

—

Tulisan ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris.

Setiap tulisan yang dimuat dalam IIS Brief merupakan pendapat personal penulis dan tidak merepresentasikan posisi Institute of International Studies.

From <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/iis_brief/identitas-nasional-penggunaan-politik-identitas-dalam-gelombang-pengungsi-2015-di-hungaria/> 

20 April 2018 By Publikasi IIS

ISSUE 02 | 2019 (ugm.id/IISBriefBokoHaram)

Kekerasan berbasis agama kerap ditemukan di Nigeria sejak tahun 1953. Kekerasan ini kian meningkat seiring dengan munculnya kelompok Boko Haram atau Jama’a Ahl as-Sunna Li-da’wa wa-al Jihad, yang berusaha mengimplementasikan hukum Sharia dengan cara-cara kekerasan (Patricio Asfura-Heim, 2015). Dalam upaya melawan kelompok teroris Boko Haram, pemerintah Nigeria terus memperkuat militernya. Sampai titik tertentu, cara ini terbukti berhasil mempersempit ruang gerak hingga melemahkan kelompok teroris Boko Haram (Matfess, 2015). Meskipun demikian, pendekatan yang terlalu militeristik tanpa mengikutsertakan pengalaman masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, akan membuat perjuangan pemerintah sia-sia. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan bahwa mengikutsertakan pengalaman perempuan akan memberikan realitas konflik yang lebih menyeluruh. Mengikutsertakan pengalaman perempuan juga dapat memunculkan strategi alternatif yang penting untuk dipertimbangkan dan diterapkan ketika konflik berlangsung maupun ketika konflik telah berakhir.

—

Jonathan Evert Rayon

Pusat Studi ASEAN

Fisipol UGM

evertjoevertjo@gmail.com

—

Daftar Pustaka 

• Group, I. C. (2016). Nigeria: Women and the Boko Haram Insurgency. International Crisis Group Africa Report, 1-27.
• Kriel, R. (2017, August 11). Retrieved from CNN: https://edition.cnn. com/2017/08/10/africa/boko-haram-women-children-suicide-bombers/index.html
• Matfess, H. (2015, December 29). Retrieved from Quartz Africa:https://qz.com/africa/582933/ nigeria-is-winning-the-battle-with-boko-haram-but-it-is-still-losing-the-war/
• Osborne, S. (2017, February 8). Retrieved from Independent:https://www.independent.co.uk/ news/world/africa/nigerian-woman-boko-haram-amina-paid- 50p-for-suicide-bombing-attack-terrorist-islamist-a7569521.html
• Patricio Asfura-Heim, a. J. (2015). Diagnosing the Boko Haram Conflict: Grievances, Motivations, and Institutional Resilience in Northeast Nigeria. CNA’s Occasional Paper, 1-67.
• Stokes, W. (2015). Feminist Security Studies. In S. M. Peter Hough, International Security Studies (pp. 44-56). Oxon: Routledge.
• Tickner, J. A. (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. New York: Columbia University Press.
• V. Spike Peterson, A. (2010). Global Gender Issues in the New Millennium. Central Avenue: Westview Press.
• Watch, H. R. (2014). Those Terrible Weeks in Their Camp: Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria. Human Rights Watch.
• Zenn, J. (2014). Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok Schoolgirls. CTT Centinel, 1-28.