Download

Apa yang dapat dibanggakan dari tahun 2023? Otokratisasi semakin menjadi, invasi Rusia di Ukraina belum berakhir, pendudukan Israel di Palestina memasuki babak baru pembantaian warga sipil, krisis iklim semakin tidak tertangani, kelompok sayap kanan muncul di berbagai penjuru dunia – sulit rasanya melangkah masuk ke tahun 2024 dengan ringan dan optimis. Padahal di tahun 2024 ini, lebih dari separuh warga dunia – termasuk kita di Indonesia – berhadapan dengan pemilihan umum di negara masing-masing. Jika tidak waspada dan dilawan balik, proses yang seharusnya menjadi pesta demokrasi malah berpeluang menjadi pelembagaan otokratisasi. Siapa saja yang selama ini melawan balik menggunakan strategi nirkekerasan? Apa capaian mereka di tahun 2023?

Edisi keempat refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) kembali menghadirkan empat segmen, masing-masing mengenai Indonesia, gerakan maksimalis, gerakan reformis, dan isu khusus. Segmen pertama mengulas perlawanan nirkekerasan di Indonesia tahun 2023, yang tidak menunjukkan perkembangan berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Segmen kedua memetakan gerakan-gerakan maksimalis yang muncul, meningkat intensitasnya, meredup, atau berubah menjadi gerakan reformis di sepanjang 2023. Segmen ketiga menyoroti eskalasi gerakan iklim global. Adapun segmen keempat mengelaborasi sejarah dan dinamika perlawanan nirkekerasan dalam perjuangan pembebasan Palestina. Kesemuanya menggarisbawahi pentingnya bergerak sekarang, sebelum terlambat — sebelum otokrasi di Indonesia dan aneka negara lain lebih kuat terkonsolidasi, sebelum melampaui kenaikan suhu bumi 2 derajat Celcius, sebelum sebuah bangsa terhapus musnah.

Download

Tahun 2022 mungkin akan diingat sebagai tahun di mana dunia mulai lepas dari cengkeraman pandemi tetapi semakin dalam masuk jeratan otokratisasi. Warga sipil di berbagai belahan dunia – termasuk di Utara – berhadapan dengan penyusutan civic space dalam skala yang tidak terbayang sebelumnya. Menyusul pemberlakuan aneka aturan perundangan dan kooptasi berbagai lembaga negara, semakin mudah bagi banyak rezim menjustifikasi langkah-langkahnya, yang dalam standar demokrasi terbilang represif. Di tengah melonggarnya aneka pembatasan di masa pandemi, kita membayangkan bahwa semakin mudah pula bagi warga mengorganisir diri guna memukul balik laju otokratisasi. Benarkah demikian?

Edisi ketiga refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) ini kembali mengetengahkan empat segmen, masing-masing mengenai Indonesia, gerakan maksimalis di berbagai negara, perjuangan berbasis isu di tingkat global, serta kajian khusus. Segmen pertama menyoroti stagnasi perlawanan di Indonesia tahun 2022, dengan menekankan pada lima tren serta ajakan membangun beberapa infrastruktur perlawanan. Segmen kedua mengelaborasi bagaimana banyak gerakan maksimalis yang berorientasi menjatuhkan rezim otoriter cenderung meredup sepanjang 2022, atau berubah menjadi gerakan reformis. Segmen ketiga merayakan semakin maraknya gerakan keadilan iklim, kesetaraan perempuan, serta kesejahteraan buruh yang diusung di berbagai penjuru dunia. Sementara itu, segmen keempat memantik diskusi mengenai peran pertahanan sipil nirkekerasan dalam menghadapi agresi militer negara lain – mengambil inspirasi dari kegigihan warga sipil Ukraina mengadang invasi Rusia.

---

 

Damai Pangkal Damai (DPD) adalah proyek pangkalan data pertama yang mengkhususkan diri pada aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi. Diinisiasi pada tahun 2016, DPD bernaung di Institute of International Studies (IIS), sayap riset dan advokasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Pangkalan data DPD mencatat aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia mulai 1999 hingga saat ini. Secara berkala, DPD meluncurkan siniar yang menampilkan para PNS — Pekerja Nirkekerasan Sehari-hari. DPD juga menerbitkan infografis mingguan, kaleidoskop bulanan, dan refleksi tahunan mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia dan dunia. Refleksi tahunan yang mulai terbit sejak 2021 ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat demokrasi. DPD percaya bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya diperjuangkan dengan memperkuat struktur demokrasi (pemisahan eksekutif-legislatif-yudikatif, pers yang bebas, pemilu yang luber dan jurdil, dan lainnya) tetapi juga dengan memperkuat kultur demokrasi – termasuk di dalamnya preferensi dan keterampilan aktor masyarakat sipil dan negara dalam berkontestasi secara nirkekerasan. 

Unduh dokumen di sini.