Politik Fundamentalis: Majelis Mujahidin Indonesia dan Cita-cita Penegakan Syariat Islam

Posted on 20 May 2012 - Views: 546

Sejak Berakhirnya kolonialisme di dunia muslim, sistem politik negara bangsa dipandang sebagai kebutuhan paling mendasar yang dapat membentukmasyarakat ke dalam sebuah integrasi yang menyeluruh. Tidak terkecuali dengan Indonesia sebagai negara muslim terbesar pascakolonial. Terkait hal tersebut, dalam implementasi nyatanya, sistem politik negara bangsa terkadang meniscayakan adanya pemisahan antara otoritas agama di satu sisi dan otoritas politik di sisi lain. Hal ini kemudian menjadi dilema sekaligus tantangan yang terus saja dialami oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indoensia.

Berbagai upaya dilakukan oleh kalangan Islam politik, khususnya gerakan Islam untuk menyatukan antara kedua otoritas ini. Upaya ini semakin menemukan alasannya terutama bila dikaitkan dengan kebijakan politik negara yang tidak memihak "kepentingan Islam", terjadinya marjinalisasi politik, serta berbagai ketimpangan sosial dan politik yang dalam tahap tertentu telah melahirkan asumsi tentang ketidakmampuan negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Makafenomenagerakanpenegakansyari'at Islam merupakan bagian penting dari serangkaian persoalan sosial dan politik yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.Terlebih lagi kebangkitan kelompok Islam dewasa ini, oleh beberapa kelangan, selalu dikaitkan dengan term radikalisme, menyusul maraknya aksi kekerasan di berbagai daerah.

Harga buku Rp. 39.000.