IIS desak pemerintah Ratifikasi CCM

Posted on 01 Aug 2016 - Views: 558

SIARAN BERITA

 

Enam tahun sejak berlakunya konvensi bom tandan yang melarang semua penggunaan, pembuatan, pemindahan, dan penimbunan bom tandan, Indonesia sebagai penanda tangan konvensi masih belum melakukan ratifikasi.

1 Agustus 2016

YOGYAKARTA- Pada tanggal 1 Agustus 2010 Konvensi Bom Tandan (Convention on Cluster Munitions) berlaku secara hukum, setelah sebelumnya diadopsi pada 30 Mei 2008 dan ditandatangani pada 3-4 Desember 2008.

Konvensi ini mengatur mengenai pelarangan penggunaan, pembuatan, pemindahan, dan penimbunan bom tandan. Selain itu, konvensi ini juga mengatur mengenai bantuan dan pendampingan terhadap korban, termasuk juga mekanisme penghancuran persediaan senjata.

Bom tandan adalah jenis bom yang di dalamnya terdapat puluhan hingga ratusan bom-bom kecil. Ketika bom tandan dijatuhkan dari pesawat, bom-bom kecil ini akan terpencar dan ledakannya dapat memorak-porandakan area seluas beberapa lapangan sepakbola.

Selain dampaknya yang amat luas, bom tandan menjadi senjata yang dilarang juga karena tidak dapat membedakan antara combatant dan masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, banyak di antara bom ini tidak langsung meledak ketika menyentuh tanah, sehingga dapat tetap membahayakan masyarakat sipil yang melintas.

Dalam rangkaian proses perundingan Konvensi Bom Tandan, yang biasa disebut sebagai Oslo Process, Indonesia sangat aktif berpartisipasi dan merupakan salah satu pendukung paling kuat dari pelarangan komprehensif terhadap senjata ini. Indonesia bahkan sempat menjadi tuan rumah konferensi regional konvensi ini di Bali pada November 2009.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini. Ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperlukan agar konvensi ini secara formal berlaku bagi Indonesia. Berdasarkan informasi terakhir yang diberikan oleh Lynda K. Wardhani dari Perwakilan Tetap RI di Jenewa, saat ini ratifikasi sedang menunggu persetujuan dari DPR, setelah sebelumnya melalui proses sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam negeri.

"Ratifikasi Konvensi Bom Tandan sangat penting maknanya bagi penguatan norma internasional terkait senjata ini", ungkap Yunizar Adiputera, peneliti dari Institute of Internasional Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM). "Saat ini masih banyak negara yang masih belum meratifikasi, misalnya Amerika Serikat dan bahkan sebagian besar negara-negara ASEAN, sehingga ratifikasi oleh Indonesia dapat menjadi pull factor yang dapat menarik negara-negara lain untuk dapat turut melakukan ratifikasi."

Dalam rangka mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi, IIS UGM pada 1 Agustus 2016 akan melakukan penggalangan dukungan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat dalam bentuk penandatanganan kartu pos yang setelah terkumpul nantinya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. "Kami berharap dengan keterlibatan masyarakat dalam penggalangan dukungan ini pemerintah dan DPR menyadari pentingnya mempercepat proses ratifikasi", tutur Yunizar.

 

TENTANG IIS

Institute of International Studies adalah sebuah unit riset di bawah Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Selain melakukan riset, IIS juga aktif melakukan advokasi, pendidikan dan penjangkauan masyarakat. Salah satu programnya adalah program on humanitarian action, di mana dalam beberapa tahun terakhir para peneliti IIS fokus meliput masalah-masalah perlucutan senjata global.

 

PRESS RELEASE

 

Six years since the entry into force of the Convention on Cluster Munition that prohibits all use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions, Indonesia as one of the signatory is yet to ratify.

1 August 2016

YOGYAKARTA- On 1 August 2010 the Convention on Cluster Munition entered into force, after previously adopted on 30 May 2008 and signed on 3-4 December 2008.

This convention prohibits all use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions. In addition, this convention also provides for the aid and assistance for the survivors, including the mechanism for stockpile destruction.

Cluster munition is a type of bomb that contains tens or hundreds of explosive sub-munitions. When the bomb is dropped from an aircraft, it will release these sub-munitions mid-air and the explosions can saturate an area up to the size of several football fields.

Besides their wide area effects, cluster munitions are also banned because they are unable to distinguish between combatant and civilians. In many cases, these bombs do not immediately explode when they touch the ground, which could endanger civilians in the surrounding area.

In a series of negotiation on the Convention on Cluster Munition, often referred to as the Oslo Process, Indonesia is a very active participant and one of the strongest supporters for a comprehensive prohibition of this weapon. Indonesia had even hosted a regional conference on this convention in Bali, in November 2009.

However, at the moment Indonesia has yet to ratify the convention. Ratification by the House of Representative (DPR) is needed for this convention to formally take effect for Indonesia. Based on the latest information provided by Lynda K. Wardhani from the Indonesian Permanent Mission in Geneva, the ratification process is now awaiting parliamentary approval from DPR, after previously went through socialization process to national stakeholders.

"Ratification of the Convention on Cluster Munitions has an important meaning for the strengthening of the international norms on this weapon", said Yunizar Adiputera, a researcher from Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada. "At the moment there are still many countries that have not ratified the convention, such as the United States and even most of ASEAN member states, therefore the ratification by Indonesia can be a pull factor that can attract other countries to follow through with ratification."

In order to push the government to ratify the convention as soon as possible, IIS UGM on 1 August 2016 will attempt to garner support from the students and the public through the signing of post cards, which will then be sent to President Joko Widodo. "We hope that with the involvement of the public in this action the government and DPR will be aware of the importance to accelerate the ratification process", said Yunizar.

 

ABOUT IIS

Institute of International Studies is a research unit under the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. In addition to conducting research, IIS is also active in policy advocacy and community education and outreach. One of its programs is the program on humanitarian action, where in recent years it has been covering on global disarmament issues. 

 

 

SUMBER-SUMBER / SOURCE

Cluster Munition Monitor: Indonesia

Cluster Munition Coalition

KONTAK / CONTACT

Yunizar Adiputera adiputera.yunizar@gmail.com +62 818 0264 3172

Nurhawira Gigih Pramono nurhawira.gigih@gmail.com +62 857 29321990